Perkara Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus Mengundang Sorotan Publik
Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus kembali menjadi perhatian masyarakat setelah proses hukumnya bergulir di pengadilan militer. Hal ini memicu berbagai pertanyaan tentang transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus tersebut.
Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, turut menyampaikan pandangannya mengenai hal ini. Ia menilai ada kejanggalan dalam penanganan perkara yang menarik perhatian publik ini, karena justru dibawa ke ranah militer. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas hukum harus ditegakkan tanpa memandang institusi yang terlibat.
Kasus ini sendiri dikenal luas karena tindakan brutal yang dilakukan terhadap korban. Luka serius yang dialami Andrie Yunus membuat masyarakat mempertanyakan alasan yurisdiksi militer digunakan dalam penanganan perkara ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa kasus tersebut seharusnya dibuka secara lebih luas di pengadilan umum agar pengawasan publik lebih maksimal.
Pernyataan Megawati pun memicu kembali diskusi mengenai independensi dan keterbukaan sistem peradilan di Indonesia. Masyarakat kini tertuju pada bagaimana proses hukum ini berjalan dan apakah keadilan benar-benar dapat ditegakkan bagi korban.
Pandangan Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri menilai kasus serangan air keras terhadap Andrie Yunus yang dibawa ke pengadilan militer merupakan keanehan. Hal itu disampaikan dalam pidatonya pada acara pengukuhan Profesor Emeritus Prof. Arief Hidayat oleh Universitas Borobudur, Jakarta Timur, Sabtu (2/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa Bung Karno dengan sangat tegas menyatakan bahwa hukum adalah kata kerja, bukan kumpulan pasal-pasal yang mati. Kata kerja itu artinya suruh dijalankan, tapi dengan berkeadilan. Hukum dibuat untuk manusia, untuk melayani manusia, bukan manusia untuk hukum.
Selain itu, ia mempertanyakan bolehkah Andrie Yunus meminta keadilan untuk diri sendiri. “Nah, itu yang pertanyaan saya. Tidak bolehkah yang namanya si Yunus ini itu meminta, lho apa nggak punya hati? Punya apa tidak? Sebetulnya,” tanyanya.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan tersebut menyatakan perkara tersebut dibawa ke Pengadilan Militer merupakan keanehan. “Nah, ini pada gini-gini (Mengangguk). Lo tapi kenapa dibawanya ke pengadilan militer? Aneh buat saya,” ucapnya.
Perkembangan Kasus
Megawati menegaskan bahwa keadilan tidak cukup hanya dilihat dari terpenuhinya prosedur formal, melainkan harus benar-benar menghadirkan rasa keadilan. “Oleh karena itu, apabila ada prosedur formal tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat, maka meminjam ungkapan Bung Karno kembali keadilan yang hakiki itulah yang harus diperjuangkan,” tegasnya.
Diketahui, dalam kasus penyerangan air keras terhadap Andrie Yunus, terdapat empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah menjalani persidangan perdana di Pengadilan Militer pada Rabu (29/4/2026). Keempat tersangka tersebut yakni Kapten Nandala Dwi Prasetia, Lettu Sami Lakka, Lettu Budhi Hariyanto Widhi, dan Serda Edi Sudarko.









Discussion about this post