Penolakan Tegas Masyarakat Adat Gemna terhadap Rencana Perkebunan Sawit 14.000 Hektare di Sorong Selatan
Sorong Selatan, Papua Barat Daya – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Gemna secara tegas menolak rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 14.000 hektare yang akan dikembangkan di wilayah Distrik Konda dan Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran mendalam akan dampak destruktif terhadap hutan adat Suku Gemna dan potensi meluasnya kerusakan ke wilayah suku-suku lain jika tidak segera diantisipasi.
Ketua LMA Gemna, Herit Anny, menyatakan keprihatinannya atas rencana investasi skala besar tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa luas wilayah adat Suku Gemna tidaklah besar, sehingga ekspansi perkebunan sawit seluas 14.000 hektare dikhawatirkan akan menggerus dan merusak hutan adat yang menjadi sumber kehidupan dan identitas Suku Gemna. Lebih lanjut, Herit khawatir bahwa dampak negatif dari perkebunan ini tidak hanya berhenti pada wilayah Suku Gemna, tetapi juga akan merembet dan mengancam hak ulayat suku-suku tetangga yang memiliki keterikatan kuat dengan tanah adat mereka.
“Rencana konsesi seluas 14 ribu hektare ini sangat mengkhawatirkan mengingat wilayah kami tidaklah luas. Kami sangat takut dampaknya akan meluas ke suku-suku lain yang juga memiliki hak atas tanah adat,” ujar Herit Anny dalam sebuah forum diskusi yang diadakan baru-baru ini.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Fokus Group Discussion (FGD) dan diseminasi publik yang memaparkan hasil riset mengenai ancaman ekspansi kelapa sawit di wilayah adat Suku Gemna dan Suku Tehit. Acara ini difasilitasi oleh berbagai organisasi yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan dan hak masyarakat adat, yaitu Institut Hijau Indonesia (IHI), Program Speak Justice, dan Digital Democracy Initiative. Forum tersebut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk kepala-kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kepala kampung, hingga para akademisi, yang semuanya berkumpul untuk membahas isu krusial ini.
Dalam forum tersebut, Herit Anny secara lantang mendesak PT Anugerah Sakti Internusa (ASI), perusahaan yang digadang-gadang akan menggarap lahan tersebut, untuk bersikap lebih transparan. Ia menuntut agar PT ASI memaparkan secara langsung dan terbuka mengenai rencana investasi mereka, baik di hadapan publik maupun di hadapan seluruh lembaga adat yang berwenang. Keterbukaan ini dianggap sebagai langkah awal yang penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai rencana tersebut.
Latar Belakang Penolakan dan Sejarah Konflik Lahan
Herit Anny juga mengungkapkan informasi penting terkait status PT ASI di wilayah tersebut. Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sebenarnya telah mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang sebelumnya dimiliki oleh PT ASI. IUP tersebut awalnya memberikan konsesi lahan seluas 37.000 hektare. Meskipun perusahaan sempat melakukan upaya hukum dengan menggugat Bupati Sorong Selatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), gugatan tersebut akhirnya ditolak pada tahun 2022.
Namun, di tengah proses hukum tersebut, kini muncul kembali rencana investasi baru dengan luasan lahan yang masih signifikan, yaitu 14.000 hektare. Munculnya kembali rencana ini menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran baru di kalangan masyarakat adat.
Herit Anny menceritakan pengalamannya beberapa waktu lalu ketika mencoba membubarkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Sosialisasi tersebut dinilai mengabaikan keberadaan dan peran lembaga adat setempat. Ia menekankan pentingnya etika dan penghormatan dalam berinteraksi, terutama bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di wilayah adat.
“Pihak perusahaan beberapa kali masuk ke wilayah kami tanpa memberitahukan saya terlebih dahulu. Seharusnya, sebagai tamu, mereka mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah kami,” tegas Herit Anny, menggambarkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan atas pendekatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
Meskipun Herit Anny mengakui bahwa ada sebagian kecil warga yang mendukung rencana investasi perkebunan sawit ini, ia menegaskan bahwa mayoritas masyarakat adat Suku Gemna secara tegas menolak. Analisis dari pihak LMA Gemna menunjukkan bahwa warga yang mendukung investasi tersebut hanya memiliki klaim atas lahan hutan seluas sekitar 138 hektare. Herit Anny khawatir bahwa klaim yang didukung oleh sebagian kecil warga ini dapat berujung pada penyerobotan wilayah adat suku lain yang berbatasan.
Ancaman Terhadap Keberlanjutan Lingkungan dan Identitas Suku
Kekhawatiran terhadap ancaman ini bukanlah tanpa dasar. Kawasan hutan adat Suku Gemna, yang dulunya membentang seluas 40.000 hektare, kini telah mengalami penyusutan yang signifikan. Kondisi ini semakin mempertegas urgensi untuk melindungi sisa-sisa hutan adat yang masih ada.
Oleh karena itu, Herit Anny menegaskan kembali komitmen kuat masyarakat adat Suku Gemna untuk menjaga kelestarian sisa hutan yang ada. Upaya perlindungan ini bukan hanya demi kepentingan generasi sekarang, tetapi juga demi menjamin keberlangsungan hidup dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Hutan adat bukan hanya sekadar sumber daya alam, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas, budaya, dan spiritualitas Suku Gemna.
“Perusahaan kelapa sawit harus datang dan menjelaskan secara langsung rencana mereka di hadapan para kepala suku dan anggota LMA. Kami tidak ingin ada simpang siur informasi yang beredar di masyarakat,” tutup Herit Anny, menekankan kembali tuntutan transparansi dan dialog yang konstruktif. Penolakan ini mencerminkan perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam di tengah derasnya arus investasi.









Discussion about this post