Warga Barito Utara Patungan Tambal Jalan Nasional, DPRD Kalteng Desak Perhatian Pusat
Barito Utara – Kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan di ruas Jalan Trans Kalimantan, yang menghubungkan Muara Teweh, Palangka Raya, dan Banjarmasin, telah mendorong aksi kepedulian dari masyarakat setempat. Di Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, warga bersama para sopir angkutan barang secara swadaya melakukan perbaikan dengan menimbun lubang-lubang besar yang mengancam keselamatan dan kelancaran arus transportasi. Aksi gotong royong ini terekam dalam video yang kemudian viral di media sosial, memicu berbagai reaksi dan keprihatinan.
Menanggapi fenomena ini, Purdiono, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) IV meliputi Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya, menyatakan keprihatinannya yang mendalam. Ia menekankan bahwa masalah kerusakan jalan ini bukan hanya terjadi di Muara Teweh semata, melainkan merupakan isu yang meluas dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Kondisi jalan yang rusak parah ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari peningkatan risiko kecelakaan, kerusakan kendaraan, hingga hambatan dalam distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Keputusan warga untuk melakukan perbaikan mandiri menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan perbaikan infrastruktur jalan yang layak di wilayah tersebut. Aksi ini menjadi refleksi dari ketidakpuasan terhadap lambatnya penanganan dari pihak berwenang.
Gempa Magnitudo 2,3 Guncang Kalimantan Utara, Getaran Terasa Hingga Pesisir Pulang Pisau
Palangka Raya – Sebuah gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 2,3 mengguncang wilayah Kalimantan Utara pada Selasa (2/6/2026) sekitar pukul 11.11 WIB. Kejadian ini menarik perhatian ketika dilaporkan bahwa getaran gempa tersebut bahkan terasa hingga ke wilayah pesisir selatan Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau. Laporan yang beredar di masyarakat bahkan menyebutkan adanya suara gemuruh yang terdengar dari langit.
Menanggapi informasi tersebut, Lian Andrian, Prakirawan dari Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya, menyatakan bahwa pihaknya masih dalam proses investigasi untuk memverifikasi kebenaran laporan mengenai getaran gempa yang dirasakan hingga ke Pulang Pisau. “Kalau suara gemuruh dentuman yang katanya dari langit kami masih belum tahu, masih kami cari datanya dahulu,” ujar Lian saat dikonfirmasi melalui pesan daring pada Selasa yang sama.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan data awal, titik pusat gempa tersebut berada pada kedalaman 18 kilometer, dengan koordinat 4,11 Lintang Utara (LU) dan 116,99 Bujur Timur (BT). Informasi lebih lanjut mengenai dampak dan jangkauan gempa masih terus dikumpulkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memberikan gambaran yang lebih akurat kepada publik.
Harga TBS Sawit Anjlok, DPRD Kalteng Dorong Upaya Stabilisasi
Palangka Raya – Penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Tengah telah menimbulkan keluhan serius di kalangan petani. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan pendapatan masyarakat yang ekonominya sangat bergantung pada sektor perkebunan sawit.
Sudarsono, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, menilai bahwa anjloknya harga TBS kelapa sawit merupakan masalah yang dirasakan hampir di seluruh daerah penghasil komoditas tersebut di Kalimantan Tengah. “Turunnya harga ini bukan hanya dirasakan di wilayah Dapil II, tetapi hampir di seluruh daerah yang bergantung pada komoditas sawit,” ungkapnya saat ditemui di Kantor DPRD Kalteng pada Selasa (2/6/2026).
Menurut Sudarsono, fenomena penurunan harga ini diduga kuat dipengaruhi oleh kebijakan baru dari pemerintah pusat yang berujung pada penyesuaian di kalangan para pelaku industri minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). DPRD Kalimantan Tengah mendorong adanya langkah-langkah konkret untuk menstabilkan harga TBS agar kesejahteraan para petani dapat terjaga.
Ketatnya Keamanan Pasca Upaya Kabur Narapidana dengan Senjata Api di Lapas Palangka Raya
Palangka Raya – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Tengah mengambil langkah tegas untuk memperketat keamanan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Tengah. Peningkatan kewaspadaan ini dilakukan menyusul insiden percobaan kabur yang dilakukan oleh seorang narapidana di Lapas Kelas II A Palangka Raya dengan menggunakan senjata api.
Insiden tersebut melibatkan narapidana kasus penembakan warga, Anton Kurniawan, yang mencoba melarikan diri pada Sabtu (23/5/2026) siang. Senjata api yang digunakan diduga diselundupkan oleh istrinya. Meskipun upaya pelarian tersebut berhasil digagalkan dan narapidana yang bersangkutan dimasukkan ke dalam sel khusus, ia dilaporkan meninggal dunia seminggu kemudian akibat penyakit jantung.
Kejadian ini menyoroti kerentanan dalam sistem keamanan lembaga pemasyarakatan dan perlunya evaluasi serta penguatan protokol keamanan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang, termasuk senjata api, ke dalam lapas. Ditjenpas Kalteng berkomitmen untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang kembali demi menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan pemasyarakatan.
DPRD Kalteng Bahas Tarif PPh Badan 22 Persen, Singgung Opsi Keringanan bagi PT dan CV
Palangka Raya – Penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 22 persen untuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) melalui peraturan baru dari pemerintah pusat menjadi sorotan utama DPRD Kalimantan Tengah. Meskipun mengakui kewajiban untuk menjalankan kebijakan tersebut, anggota dewan menilai adanya kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan skema keringanan bagi kelompok usaha yang mungkin belum siap menghadapi perubahan signifikan ini.
Aturan baru yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, yang merupakan revisi dari PP Nomor 55 Tahun 2022 mengenai pengaturan Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu perubahan krusial yang menjadi perhatian adalah tidak lagi diberlakukannya tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen bagi sebagian besar badan usaha berbentuk PT dan CV.
Dalam skema perpajakan yang baru, PT dan CV tidak lagi menggunakan perhitungan pajak final berdasarkan omzet. Sebaliknya, mereka akan dikenakan tarif PPh Badan yang dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan, dengan tarif yang ditetapkan sebesar 22 persen. DPRD Kalimantan Tengah berupaya mencari solusi agar transisi menuju tarif baru ini tidak memberatkan pelaku usaha, khususnya UMKM yang baru berkembang.
Discussion about this post