Gaya Blusukan Pemerintah Kota Palu yang Menarik Perhatian
Gaya blusukan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu belakangan ini memang menarik perhatian masyarakat. Tidak hanya Wali Kota Palu Hadianto Rasyid yang turun langsung ke lapangan, tetapi juga Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, ikut serta dalam aktivitas tersebut.
Dalam sebuah inspeksi mendadak (sidak) di Jl Langsat, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Imelda terlihat menegur warga yang diduga membakar sampah di kawasan permukiman. Momen ini terekam dalam video yang diunggah oleh akun media sosial @Palu.kota.
Dalam rekaman tersebut, kader Partai Golkar ini tampak kesal karena masih ditemukan praktik pembakaran sampah yang berpotensi memicu kebakaran dan mengganggu kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembakaran sampah tidak boleh dilakukan lagi.
“Kenapa bakar sampah? Kemarin di SMP 13 ada rumah warga yang kebakar,” kata Imelda dikutip, Minggu (24/5/2026). Ia juga meminta warga untuk tidak segan melaporkan jika mengalami kendala pelayanan pengangkutan sampah.
“Kalau DLH masih belum angkat telepon, kabari saya. Nanti saya yang telepon,” tegas Imelda. Pemerintah Kota Palu sendiri telah menerbitkan surat edaran yang melarang masyarakat membakar sampah. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenai sanksi berupa denda hingga Rp2 juta.
Belakangan, aktivitas blusukan memang menjadi ciri khas dari pemerintahan Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhidin. Sebelumnya, publik ramai memperbincangkan aksi Hadianto yang berkeliling kota menggunakan sepeda motor untuk memantau langsung kondisi lapangan.
Dalam sejumlah kesempatan, Hadianto terlihat berboncengan bersama Imelda maupun Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo. Tak jarang, rombongan juga didampingi pejabat dari dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Melalui pola blusukan tersebut, Pemkot Palu berupaya memastikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari kebersihan lingkungan, infrastruktur hingga pelayanan publik, dapat ditangani secara cepat dan tepat di lapangan.
Inisiatif Pemerintah Kota Palu dalam Mengatasi Masalah Kebersihan
Pemerintah Kota Palu memiliki beberapa inisiatif untuk mengatasi masalah kebersihan di wilayah kota. Salah satunya adalah dengan melakukan sidak rutin ke berbagai titik yang dianggap rawan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterapkan secara efektif.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
- Sidak Mendadak: Pemerintah melakukan inspeksi mendadak ke berbagai lokasi untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi aturan tentang kebersihan.
- Peneguran Terhadap Pelaku Pembakaran Sampah: Jika ditemukan adanya pelanggaran, pihak berwajib akan memberikan peneguran dan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Koordinasi dengan Instansi Teknis: Pemerintah bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk memastikan bahwa masalah kebersihan dapat diselesaikan secara optimal.
Peran Warga dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan
Selain upaya dari pemerintah, peran warga juga sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat diharapkan untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar mereka. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain:
- Mengelola Sampah dengan Baik: Setiap warga harus membuang sampah pada tempatnya dan tidak melakukan pembakaran sampah.
- Laporan Terhadap Masalah Kebersihan: Jika ada masalah kebersihan yang ditemukan, warga bisa melaporkannya kepada pihak berwajib atau instansi terkait.
- Partisipasi dalam Kegiatan Gotong Royong: Masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar.
Tantangan dan Solusi yang Dihadapi
Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, masih ada tantangan yang dihadapi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Beberapa di antaranya adalah:
- Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Masih banyak warga yang tidak menyadari pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
- Keterbatasan Sumber Daya: Pemerintah mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya dalam menjalankan program kebersihan.
- Kurangnya Koordinasi: Kadang-kadang koordinasi antarinstansi kurang optimal, sehingga kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan kebersihan lingkungan dapat tercapai secara berkelanjutan.










Discussion about this post