Tanjungpinang – Kota Tanjungpinang masuk dalam daftar nominasi penilaian kinerja pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) terkait pengentasan kemiskinan serta percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan pada 2025.
Dari total 36 daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masuk nominasi, Tanjungpinang menjadi salah satu kandidat penerima penghargaan untuk kategori kota.
Masuknya Tanjungpinang dalam daftar tersebut membuka peluang bagi daerah untuk menunjukkan capaian kinerja dalam menekan angka kemiskinan dan stunting, sekaligus berpeluang memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Tanjungpinang, Rustam, mengaku bersyukur atas kesempatan yang diperoleh daerahnya untuk mengikuti tahapan ini, meski waktu persiapan relatif terbatas.
“Kami mohon dukungan semua pihak. Ini adalah ikhtiar bersama. Semoga Tanjungpinang mendapatkan hasil terbaik dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya dalam rapat koordinasi di ruang rapat utama Bappelitbang, Selasa (7/4/2026).
Verifikasi dijadwalkan berlangsung pada Rabu pukul 14.00 WIB secara daring. Seluruh dokumen dan paparan akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat.
“Saat penilaian nanti, maksimalkan kekompakan dan sampaikan argumentasi dari program yang telah dijalankan masing-masing OPD,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Sosial dan Pemerintahan Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Tri Cahyo Wibowo, mengatakan pihaknya telah menerima radiogram dari Kemendagri terkait pelaksanaan penilaian tersebut.
Saat ini, proses penilaian memasuki tahap akhir berupa verifikasi, validasi, dan konfirmasi oleh tim penilai Kemendagri.
Proses ini dilakukan untuk mencocokkan data dengan kondisi di lapangan, sekaligus melihat langsung pelaksanaan dukungan program Asta Cita, seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, cek kesehatan gratis, program CSR, serta program Pemerintah Kota Tanjungpinang, dan dampaknya bagi masyarakat.
Ruang lingkup penilaian meliputi kinerja konvergensi percepatan penurunan stunting (P3S), capaian layanan, konvergensi desa, laju penurunan stunting, hingga inovasi daerah seperti program Genting. Selain itu, kinerja pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem juga menjadi bagian dari penilaian.
“Penilaian ini bukan sekadar laporan. Tim akan melihat langsung pelaksanaan program, jadi semua harus siap,” kata Cahyo.
Rapat turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Endang Susilawati, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro Efendi, serta perwakilan dari Diskominfo, PUPR, Perkim, Prokompim, camat, dan lurah.***
Discussion about this post