TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni menegaskan jika geografis maritim serta aspek kelembagaan tata niaga pangan menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi di Kepri.
Dibutuhkan penguatan sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Hal ini kembali dipertegas Sekda Misni pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 yang digelar di Aula Bank Indonesia Batam Center, Kamis (7/5/2026).
Misni menyampaikan, Kepri sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus provinsi kepulauan ke-32 dari 38 provinsi di Indonesia, yang didominasi lautan mencapai 98 persen serta terdiri dari 2.028 pulau dan 22 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, memiliki tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi daerah.
“Karakteristik geografis maritim ini menghadirkan tantangan besar, khususnya terkait efisiensi logistik, rantai pasok antar pulau yang rentan terhadap anomali cuaca, disparitas harga, hingga keterbatasan produk pertanian lokal,” ujar Misni.
Selain itu, lanjutnya, tantangan juga muncul pada aspek kelembagaan tata niaga pangan dan meningkatnya tekanan inflasi pada sejumlah komoditas utama.
Berdasarkan data April 2026, inflasi tahunan (year-on-year) Kepulauan Riau tercatat sebesar 3,06 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 2,42 persen.
Sementara inflasi bulanan (month-to-month) mencapai 0,43 persen, di atas angka nasional sebesar 0,13 persen.
Menurut Misni, kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya mobilitas masyarakat serta tantangan logistik wilayah kepulauan.
Kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang utama inflasi antara lain sektor transportasi sebesar 2,44 persen serta penyediaan makanan, minuman, dan restoran sebesar 1,80 persen.
“Komoditas utama penyebab inflasi bulan ini di antaranya tarif angkutan udara dan laut, nasi dengan lauk pauk, telepon seluler, bensin, serta ikan layang atau benggol. Namun demikian, beberapa komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan emas perhiasan mengalami deflasi sehingga mampu menjadi penyeimbang tekanan harga,” jelasnya.
Secara spasial, Misni menyebutkan Kota Batam mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,26 persen, sementara Kota Tanjungpinang berada pada angka 3,25 persen.
Di sisi lain, Kabupaten Karimun menunjukkan capaian positif dengan deflasi bulanan sebesar minus 0,25 persen.
Perekonomian Kepri Masih pada Performa Sangat Baik Meski menghadapi tantangan inflasi, Misni mengungkapkan bahwa perekonomian Kepulauan Riau tetap menunjukkan performa yang sangat baik.
Pada Triwulan I Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai 7,04 persen secara year-on-year, menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dan peringkat kelima secara nasional.
“Walaupun kontribusi Kepri terhadap PDRB Sumatera hanya sekitar 7,30 persen, namun akselerasi pertumbuhan ekonomi kita merupakan yang tercepat. Ini patut kita syukuri dan terus kita jaga bersama,” katanya.
Misni juga menyoroti tingginya mobilitas wisatawan domestik di Kepri.
Pada periode Januari hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 1.145.198 perjalanan wisatawan nusantara, tertinggi sejak tahun 2019.
Kondisi ini turut berdampak terhadap meningkatnya tarif transportasi udara.
Sementara itu, kinerja ekspor Kepri ke Singapura tetap kuat dengan nilai mencapai US$646,84 juta, didominasi komoditas bahan bakar mineral, mesin listrik, dan mesin mekanik.
Di akhir sambutannya, Misni berharap forum High Level Meeting TPID dan TP2DD ini mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi yang tepat sasaran sesuai karakteristik wilayah kepulauan.
“Ke depan, TPID Provinsi Kepulauan Riau akan terus memperkuat stabilisasi pasokan, kelancaran distribusi, dan koordinasi antar-instansi melalui implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Begitu pula dengan TP2DD, percepatan digitalisasi daerah harus terus digesa guna mendukung efisiensi ekonomi daerah,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Rony Widijarto Purubaskoro, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri Toto Hariyanto Silitonga, Pimpinan Cabang Perum Bulog Kepri Batam Guido XL Pereira, Pimpinan Cabang Perum Bulog Tanjungpinang Arief Alhadihaq, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. ***
Discussion about this post