BATAM, KLIKKEPRI.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna mengurai benang kusut permasalahan lahan yang menimpa warga Kampung Belian Perpat, RT 004/RW 002, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota.
Jalannya rapat tersebut dilangsungkan di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam, Jumat (10/7/2026) siang.
Agenda penting ini dipimpin langsung oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Fadhli, serta didampingi oleh Sekretaris Komisi I Anwar Anas beserta jajaran anggota komisi lainnya, yakni Dr. Muhammad Mustofa dan Jimy Siburian.
Demi membedah konflik pertanahan tersebut dari berbagai sudut pandang legalitas, legislatif sengaja menghadirkan barisan instansi lintas sektoral secara lengkap.
Pihak yang dihadirkan di antaranya pejabat Direktorat Lahan BP Batam, Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, Kantor Pertanahan (BPN) Batam, Polsek Batam Kota, Dinas Pertanahan, Satpol PP Kota Batam, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), BPPD, pihak Kecamatan Batam Kota, Lurah Belian, Ketua RW 002, Ketua RT 004, hingga warga yang terdampak langsung di area konflik.
Dalam pengantarnya, pimpinan rapat Muhammad Fadhli menegaskan bahwa RDPU ini berfungsi sebagai wadah mediasi netral guna mempertemukan seluruh pemangku kepentingan agar klaim penguasaan lahan di lapangan dapat diredam dan diselesaikan melalui musyawarah mufakat.
“Kita harapkan masing-masing pihak dapat menyepakati sebuah solusi agar persoalan terkait penguasaan lahan ini dapat diselesaikan. Tentu pihak-pihak terkait dapat mendukung dan mendorong penyelesaian masalah ini. Solusi yang dilahirkan harus bisa diterima bersama serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat,” ujar Muhammad Fadhli, Jumat (10/7/2026).
Fadhli meminta setiap instansi yang hadir untuk menyodorkan keabsahan data kepemilikan, perizinan, maupun peta alokasi lahan secara transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari.
Melalui forum RDPU tersebut, Komisi I DPRD Kota Batam kembali menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal ketat penyelesaian konflik agraria di Batam.
Mereka berjanji akan terus memfasilitasi komunikasi berkala antar-instansi hingga dicapai keputusan final yang adil, transparan, dan sepenuhnya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(***)








Discussion about this post