BATAM, KLIKKEPRI.com — Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol. Asep Safrudin, menghadiri langsung forum strategis Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI di Gedung Graha Kepri, Batam Center, Rabu (8/7/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini difokuskan untuk mematangkan tata kelola ruang, reforma agraria, serta mengamankan iklim investasi di wilayah perbatasan NKRI.
Agenda krusial tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI bersama rombongan legislator senayan, serta dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Wakil Menteri ATR/BPN RI, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Kepri.
Dalam forum tersebut, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin menegaskan bahwa posisi geopolitik Kepulauan Riau yang berada di jalur pelayaran internasional merupakan aset sekaligus tantangan besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Oleh sebab itu, jaminan keamanan hukum dan kepastian tata ruang menjadi poin mutlak yang tidak bisa ditawar.
”Percepatan pembangunan di Kepri ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, hingga media.
Status Kepri sebagai gerbang perbatasan dan jalur perdagangan internasional harus kita maksimalkan bersama untuk memacu investasi dan perdagangan,” tegas Irjen Pol. Asep Safrudin.
Jenderal bintang dua tersebut juga menyoroti pentingnya membangun citra positif daerah melalui narasi publikasi yang konstruktif guna memikat minat investor global.
Pihaknya memastikan Polda Kepri siap mengawal penuh setiap kebijakan strategis nasional terkait penataan lahan demi terwujudnya wilayah yang aman dan kondusif.
Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPR RI menyatakan bahwa kunker spesifik ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan ketat parlemen terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah kepulauan.
Seluruh aspirasi, kendala administrasi pertanahan, serta tata ruang yang dihimpun dari Kepri akan dijadikan bahan baku utama dalam penyusunan regulasi di tingkat pusat.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Menteri ATR/BPN kompak mengingatkan pemda untuk segera membereskan hambatan birokrasi investasi.
Sinergi reforma agraria dan ketegasan hukum pertanahan dinilai menjadi kunci utama agar pertumbuhan ekonomi di Kepri merata hingga ke pulau-pulau penyangga.(din)
Discussion about this post