BATAM, KLIKKEPRI.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mendesak pemerintah pusat untuk memasukkan instrumen aspirasi lokal dalam rencana amandemen regulasi kepemiluan.
Langkah taktis ini ditegaskan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, SE, MM, saat menghadiri Seminar Nasional yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) di Hotel Nagoya Hill, Batam, Senin (22/6/2026).
Seminar strategis tersebut membidik penguatan sistem demokrasi melalui tema “Menyongsong Reformasi Undang-Undang Pemilu 2029 dengan Menjaring Aspirasi Daerah untuk Penguatan Sistem Demokrasi dan Representasi Politik”.
Wakil Ketua II DPRD Batam, Budi Mardiyanto, menggarisbawahi bahwa perguruan tinggi memiliki peran krusial sebagai laboratorium pemikiran untuk membedah kelemahan sistem pemilu pasca-pemilu serentak sebelumnya.
Menurutnya, revisi UU Pemilu di tingkat DPR RI tidak boleh hanya didominasi elite pusat, melainkan wajib merepresentasikan realitas, tantangan geografis, dan dinamika siber-politik di daerah.
“Kegiatan seperti ini sangat penting karena mampu mempertemukan perspektif akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam membahas masa depan demokrasi Indonesia.
Selain meningkatkan wawasan peserta, seminar ini memberikan sumbangsih pemikiran dan konsep yang dapat menjadi masukan dalam revisi Undang-Undang Pemilu,” tegas Budi Mardiyanto, Senin (22/6).
Budi menilai keterlibatan aktif klaster akademisi UNRIKA dapat melahirkan naskah akademik yang objektif demi mewujudkan sistem pemilu 2029 yang lebih representatif, inklusif, dan berkepastian hukum.
Agenda yang berlangsung interaktif ini mempertemukan para pakar hukum tata negara, pengamat politik, serta penyelenggara pemilu.
Forum tersebut membedah ambang batas parlemen, penyederhanaan sistem penghitungan suara, hingga penguatan representasi politik daerah guna memastikan kualitas tata kelola demokrasi Indonesia berjalan efektif dan transparan.(***)










Discussion about this post