Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyampaikan bahwa rencana penutupan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri merupakan bagian dari transformasi pendidikan tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas, relevansi, serta kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco menjelaskan bahwa sebelum suatu prodi ditutup, akan dilakukan evaluasi lebih dulu. Evaluasi tersebut tidak hanya berfokus pada minat mahasiswa atau penyerapan kerja, tetapi juga mencakup aspek kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, keberlanjutan akademik, kontribusi keilmuan, kebutuhan strategis nasional, serta pemerataan pembangunan daerah.
Badri menegaskan bahwa penutupan prodi bukanlah pilihan utama. “Penutupan hanya menjadi opsi terakhir jika setelah evaluasi menyeluruh, prodi tersebut tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan tidak dapat dikembangkan melalui langkah-langkah pembinaan atau transformasi,” ujar Badri saat dihubungi pada Senin, 27 April 2026.
Dalam pelaksanaannya, Badri menambahkan bahwa pemerintah lebih dahulu mendorong transformasi prodi. Transformasi ini mencakup beberapa aspek seperti:
- Penguatan kurikulum berbasis kompetensi
- Pembelajaran berbasis proyek
- Pengembangan program lintas disiplin
- Skema major-minor
- Peningkatan kolaborasi riset
- Penyesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan masa depan
Menurut Badri, bidang keilmuan dasar, ilmu sosial, humaniora, pendidikan, serta bidang non-terapan tetap memiliki posisi penting dalam arsitektur talenta nasional. “Pemerintah tidak memandang pendidikan tinggi secara sempit sebagai penyedia tenaga kerja, melainkan sebagai pusat pengembangan ilmu, inovasi, kebudayaan, kepemimpinan, dan solusi bagi masyarakat,” jelasnya.
Sebelumnya, rencana penutupan prodi disampaikan oleh Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, 23 April 2026. Rencana ini menuai banyak kritik. Saat itu, Badri menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk menekan kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
Badri juga menyebutkan bahwa surplus lulusan untuk sejumlah prodi tertentu menjadi alasan pemerintah menata ulang prodi. Salah satu contohnya adalah jurusan keguruan atau kependidikan yang setiap tahunnya menghasilkan 490.000 sarjana keguruan, sementara kebutuhan calon guru hanya 20.000 orang.
Ia meminta perguruan tinggi memiliki kerelaan hati untuk menyeleksi prodi apa saja yang perlu ditutup. “Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri.









Discussion about this post