Kepala BGN Jelaskan Alasan Anggaran Aplikasi Rapat Daring Mencapai Rp5,7 Miliar
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait anggaran pengadaan lisensi aplikasi rapat daring yang mencapai sekitar Rp5,7 miliar. Anggaran tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai cukup besar.
Menurut informasi yang diungkapkan oleh Dadan, nilai anggaran ini mencapai sekitar Rp633 juta per paket. Meski jumlahnya terlihat fantastis, ia menjelaskan bahwa layanan tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang membutuhkan koordinasi luas dan komunikasi yang efektif.
“Layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah,” jelas Dadan dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).
Layanan video conference yang digunakan oleh BGN merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN. Kapasitas layanan ini mencapai sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.
Dadan menyebut bahwa layanan ini digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (setara eselon II), pejabat administrator (setara eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Beberapa kebutuhan program MBG yang menggunakan layanan ini antara lain:
* Rapat koordinasi nasional dan daerah
* Sosialisasi kebijakan
* Penyampaian pedoman teknis
* Bimbingan teknis bagi pelaksana
* Forum evaluasi program
* Kegiatan edukasi publik
Dengan kapasitas besar yang dimiliki, pihaknya dapat menjangkau hingga puluhan ribu peserta dalam satu waktu. “Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” ujarnya.
Dadan menjelaskan bahwa pelaksanaan program makan bergizi tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan. Namun juga pada kemampuan BGN memastikan seluruh pelaksana memahami arahan, pedoman, dan standar pelaksanaan yang sama. Karena itu, sarana komunikasi digital dengan kapasitas besar diperlukan untuk menjaga keselarasan informasi di seluruh jenjang pelaksanaan program.
“Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujarnya.
Discussion about this post