BATAM, KLIKKEPRI.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam menggelar rapat pembahasan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Gedung DPRD Kota Batam, Batam Center, Kamis (1/10/2026).
Rapat koordinasi dan sinkronisasi regulasi daerah tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam Hj. Siti Nurlailah bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda, Ketua Komisi III DPRD Kota Batam Muhammad Rudi, serta jajaran anggota Bapemperda.
Hadir mewakili pihak pengusul Pemko Batam yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam serta Kepala Bagian Hukum Setdako Batam beserta tim teknis.
Dalam forum legislasi tersebut, Bapemperda meminta penjelasan rinci mengenai urgensi penyesuaian materi muatan Perda Ketertiban Umum, khususnya harmonisasi pasal sanksi pidana dan denda agar selaras dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pembahasan Ranperda revisi ini diselenggarakan guna memperkuat payung hukum penegakan Perda oleh Satpol PP, mengoptimalkan efektivitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat di wilayah perkotaan, menyesuaikan regulasi daerah dengan undang-undang nasional terbaru, serta menjamin kepastian hukum yang berkeadilan bagi warga Kota Batam.
Harmonisasi Perda Ketertiban Umum dengan aturan perundang-undangan tingkat pusat ini diproyeksikan mampu meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat serta mendukung terciptanya suasana Kota Batam yang tertib, aman, dan ramah investasi.
“Revisi Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ini dipandang sangat perlu dilakukan mengingat adanya perkembangan aturan perundang-undangan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Bapemperda DPRD Batam bersama Satpol PP dan Bagian Hukum Pemko Batam berkomitmen mendalami seluruh aspek substansi dan efektivitas penerapannya di lapangan. Perkembangan regulasi nasional serta dinamika sosial masyarakat yang sangat cepat di Batam harus dijawab dengan aturan daerah yang relevan, komprehensif, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh warga.” ujar Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam Hj. Siti Nurlailah.
Rapat Bapemperda ditutup dengan kesepakatan pembentukan tim teknis gabungan antara DPRD dan Pemko Batam untuk menyusun draf rincian pasal per pasal.
DPRD Batam memastikan proses kajian hukum akan dilakukan secara partisipatif dan transparan. ***










Discussion about this post