Penanganan TBC di Kota Sorong Berubah Strategi
Kasus tuberkulosis (TBC) yang meningkat drastis di Kota Sorong, Papua Barat Daya, telah memicu perubahan strategi dalam penanganannya. Pemerintah kota (Pemkot) Sorong mencatat sebanyak 1.003 kasus TBC sepanjang tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan permukiman yang tidak sehat, terutama sanitasi yang buruk.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemkot Sorong bekerja sama dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) untuk mengubah fokus penanganan dari pengobatan medis menjadi perbaikan sanitasi massal. Tujuannya adalah memutus rantai penularan TBC melalui perbaikan lingkungan, karena pengobatan medis dinilai tidak cukup jika lingkungan tetap tidak sehat.
Fokus pada Perbaikan Lingkungan
Ketua Umum HAKLI, Arif Sumantri, menegaskan bahwa kesembuhan pasien TBC akan sia-sia jika mereka kembali ke rumah yang tidak sehat. Menurutnya, lingkungan lembap dan padat menjadi faktor utama berkembang biaknya bakteri TBC di wilayah Kota Sorong.
Dinas terkait kini fokus memutus rantai penularan langsung dari sumbernya, yaitu rumah tinggal penduduk. Arif menjelaskan bahwa pasien yang sembuh harus kembali ke lingkungan yang sehat. Jika rumah dan lingkungan masih berisiko, potensi penularan atau munculnya kasus baru akan tetap tinggi.
Kolaborasi dengan AKKOPSI
HAKLI saat ini berkolaborasi dengan Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) untuk mengedukasi warga mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Program ini bertujuan membangun kemandirian masyarakat agar mampu menjaga kualitas sanitasi secara swadaya.
Intervensi lingkungan dinilai sebagai cara paling efektif untuk menciptakan imunitas alami komunitas terhadap penyakit menular. Arif menambahkan bahwa pihaknya ingin warga menjadi pelaku utama dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan sekadar penerima program.
Integrasi Program dalam RPJMD
Merespons kedaruratan ini, Pemkot Sorong mengintegrasikan program penataan permukiman ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029. Distrik Sorong Barat menjadi wilayah prioritas utama karena memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan infrastruktur dasar.
Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, menyatakan bahwa pihaknya telah memetakan puluhan lokasi yang membutuhkan intervensi fisik segera. Pemkot menggerakkan beberapa Perangkat Daerah (PD) sekaligus untuk mempercepat penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak.
“Kami melibatkan berbagai Perangkat Daerah (PD) untuk menangani infrastruktur permukiman, sanitasi, hingga air bersih secara terintegrasi,” kata Septinus.
Prioritas Kawasan Kumuh
Saat ini, Pemkot Sorong menetapkan 43 kawasan kumuh masuk dalam daftar prioritas penanganan bertahap. Tujuan utamanya adalah mempercepat pemulihan kualitas lingkungan sekaligus menurunkan kurva penularan TBC di Kota Sorong secara signifikan.
Discussion about this post