klikkepri.com
No Result
View All Result
  • Login
SUBSCRIBE
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
    • Lokal
    • BP Batam
    • Batam
    • Anambas
    • Bintan
    • Karimun
    • Lingga
    • Natuna
    • Tanjung Pinang
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
    • Kriminal
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
    • Edukatif
    • Olahraga
    • Bisnis
    • Otomotif
    • Nasional
    • Lifestyle
    • Sepak Bola
    • Serba Serbi
    • Tech
    • Index
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
    • Lokal
    • BP Batam
    • Batam
    • Anambas
    • Bintan
    • Karimun
    • Lingga
    • Natuna
    • Tanjung Pinang
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
    • Kriminal
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
    • Edukatif
    • Olahraga
    • Bisnis
    • Otomotif
    • Nasional
    • Lifestyle
    • Sepak Bola
    • Serba Serbi
    • Tech
    • Index
No Result
View All Result
klikkepri.com
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
Home Nasional

Imparsial soroti akuntabilitas militer dan kebutuhan reformasi hukum

Ria Fahrudin by Ria Fahrudin
8 Mei 2026 - 04:43
Reading Time: 2 mins read
0
Imparsial soroti akuntabilitas militer dan kebutuhan reformasi hukum

Kritik terhadap Sistem Peradilan Militer dan Regulasi Terkait TNI

Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena, menyoroti keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dinilai masih menyisakan persoalan mendasar. Ia menilai regulasi tersebut perlu ditinjau kembali agar sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Menggugat Akuntabilitas Peradilan Militer” di Aula Syukur Abdullah, FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar, pada Selasa (5/5/2026).

Acara ini turut menghadirkan berbagai pakar untuk membahas problematika sistem peradilan militer di Indonesia serta urgensi reformasi hukum yang komprehensif.

Kerangka Hukum yang Tidak Sepenuhnya Efektif

Riyadh menjelaskan bahwa secara normatif, kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah mengarah pada pembatasan yurisdiksi peradilan militer. Hal ini tercermin dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 serta Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI. Menurutnya, prajurit TNI seharusnya tunduk pada peradilan militer hanya untuk tindak pidana militer, sementara untuk tindak pidana umum harus diproses melalui peradilan umum.

Namun, Riyadh menilai dalam praktiknya masih ditemukan perluasan kewenangan yang berpotensi menghambat transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menjadi salah satu isu utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan lembaga terkait.

Draf Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme

Selain menyoal UU Peradilan Militer, Riyadh juga memberikan catatan kritis terhadap draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme. Menurutnya, regulasi tersebut perlu membatasi penggunaan kekuatan militer dalam urusan domestik agar tidak mengaburkan batas fungsi pertahanan dan penegakan hukum sipil.

Ia menekankan bahwa negara semestinya memperkuat mekanisme penegakan hukum sipil yang akuntabel. Oleh karena itu, rancangan regulasi tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam agar tidak melemahkan supremasi sipil.

RPP Tugas TNI dan Kekhawatiran atas Kewenangan yang Berlebihan

Tak hanya Perpres Terorisme, Imparsial juga menyoroti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Tugas TNI. Riyadh mencermati adanya sejumlah klausul dalam RPP tersebut yang dianggap melampaui batas kewenangan, seperti Pasal 9 ayat (3) huruf g mengenai operasi bantuan yustisial.

Ia mengkhawatirkan rumusan tersebut dapat berbenturan dengan sistem peradilan pidana terintegrasi (integrated criminal justice system) yang telah diatur dalam UU No. 20/2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lebih lanjut, ia juga mengkritisi Pasal 9 ayat (3) huruf h dalam RPP tersebut yang mengatur tentang “operasi lainnya sesuai dengan kebutuhan”.

Riyadh berpendapat klausul semacam itu membuka ruang penetrasi yang sangat luas dalam berbagai urusan pemerintahan sipil. Ia menilai hal ini dapat mengakibatkan keterlibatan TNI dalam proses penegakan hukum yang sejajar dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Tantangan dan Harapan untuk Reformasi Hukum

Dari berbagai isu yang dibahas, terlihat bahwa reformasi hukum terkait TNI masih membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan transparan. Penelitian dan analisis yang dilakukan oleh Imparsial menjadi penting dalam memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga mampu menjaga prinsip kesetaraan dan akuntabilitas.

Dengan adanya diskusi seperti ini, diharapkan akan muncul solusi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan hukum yang kompleks. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pemerintah, menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan efektif.

Buy JNews
ADVERTISEMENT
ShareTweetSend
Ria Fahrudin

Ria Fahrudin

Nama Ria Fahrudin paling dikenal di ranah publik Indonesia sebagai seorang jurnalis dan penulis berita lokal yang aktif berkontribusi untuk berbagai media daring di wilayah Kepulauan Riau, khususnya kota Batam.

Related Posts

Diduga Lompat dari KMP Kirana II, Pemuda Bandar Lampung Masih Hilang di Perairan Pulau Tempurung
Nasional

Diduga Lompat dari KMP Kirana II, Pemuda Bandar Lampung Masih Hilang di Perairan Pulau Tempurung

3 Agustus 2026 - 15:33
4
Jenazah Ryamizard Ryacudu Disemayamkan di Kemhan Sebelum Dimakamkan di TMP Kalibata
Nasional

Jenazah Ryamizard Ryacudu Disemayamkan di Kemhan Sebelum Dimakamkan di TMP Kalibata

2 Juni 2026 - 23:59
2
Qodari Jawab Kritik Prabowo Prancis: Ungkap Manfaat Nyata
Nasional

Qodari Jawab Kritik Prabowo Prancis: Ungkap Manfaat Nyata

2 Juni 2026 - 22:21
2
Alasan Kampus Tolak Dapur MBG
Nasional

Alasan Kampus Tolak Dapur MBG

2 Juni 2026 - 22:08
2
SARA Bukan Lagi Isu Utama di Mata Mendagri
Nasional

SARA Bukan Lagi Isu Utama di Mata Mendagri

2 Juni 2026 - 21:28
2
Nasional

ASN Riau Tertipu Batu Delima: Jual Mobil Demi Jodoh Palsu

2 Juni 2026 - 17:12
2
Next Post
Bahaya mencuci piring saat hujan badai, ancaman maut tersembunyi

Bahaya mencuci piring saat hujan badai, ancaman maut tersembunyi

KKP Pantau 13 Muara Dangkal Aceh, Perbaikan Sedimentasi Jadi Prioritas Nelayan

KKP Pantau 13 Muara Dangkal Aceh, Perbaikan Sedimentasi Jadi Prioritas Nelayan

Discussion about this post

klikkepri.com

Klik Kepri Merupakan Portal Berita yang menyajikan informasi Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia

Copyright© 2026 | Klikkepri.com

  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Regional
  • Teknologi
  • Batam
  • Anambas
  • Bintan
  • Lingga
  • Natuna
  • Tanjung Pinang
  • Karimun
  • Disclamer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
    • Lokal
    • BP Batam
    • Batam
    • Anambas
    • Bintan
    • Karimun
    • Lingga
    • Natuna
    • Tanjung Pinang
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
    • Kriminal
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
    • Edukatif
    • Olahraga
    • Bisnis
    • Otomotif
    • Nasional
    • Lifestyle
    • Sepak Bola
    • Serba Serbi
    • Tech
    • Index

Copyright© 2026 | Klikkepri.com