TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang, Senin (27/7/2026).
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari tersebut mendengarkan langsung pidato pengantar Ranperda dari Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.
Pengajuan payung hukum ini dilatarbelakangi oleh tingginya mobilitas lalu lintas hewan serta ketergantungan pasokan produk hewan dari luar daerah di wilayah kepulauan dan perbatasan, yang berpotensi membawa masuk penyakit hewan menular serta zoonosis.
Ranperda ini mengusung pendekatan One Health—sebuah konsep terintegrasi yang menghubungkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara berkelanjutan.
Lewat regulasi ini, Pemprov Kepri menargetkan penguatan pengawasan perbatasan, peningkatan daya saing peternak lokal, serta jaminan produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
“Mobilitas lalu lintas hewan dan produk hewan yang tinggi harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang baik agar keamanan pangan asal hewan tetap terjaga dan masyarakat memperoleh perlindungan yang optimal.” ujar Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.
Gubernur Ansar berharap DPRD Kepri dapat segera membahas Ranperda ini sesuai mekanisme yang berlaku.
Kehadiran Perda Peternakan dan Kesehatan Hewan ini diharapkan mampu menjadi acuan hukum yang kuat dalam mewujudkan kemandirian pangan, memperkuat kesehatan masyarakat veteriner, serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor peternakan di Kepulauan Riau. (din)










Discussion about this post