KLIKKEPRI.COM – Surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Informasi mengenai rencana tersebut muncul pada Rabu malam, sehari setelah Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Penyerahan surat itu belum berlangsung saat kabar tersebut disampaikan. Seorang sumber menyebut dokumen tersebut akan diteruskan kepada MPR keesokan paginya, seraya berkata, “Suratnya besok diteruskan ke MPR.” Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, disebut berencana menyampaikan pengumuman mengenai pengunduran diri Gibran.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga membenarkan kabar tersebut saat dimintai konfirmasi, tetapi tidak memberikan penjelasan panjang. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pembicaraan dengan Prabowo pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam.
Gibran mengatakan hubungan personalnya dengan Prabowo tetap dekat di tengah persoalan hukum yang sedang dihadapi. “Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa. Prabowo, menurut Gibran, menyarankan agar ia menempuh proses hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Gibran menyebut dirinya diminta tetap berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sarjana. Ia juga menyampaikan saran untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Langkah hukum itu berkaitan dengan polemik administrasi pendidikan yang berkembang setelah putusan peradilan mengenai dokumen penyetaraan ijazah sekolah menengahnya.
Prasetyo menjelaskan, niat mundur tersebut disampaikan Gibran untuk merespons dinamika hukum terkait keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ia membantah Prabowo menolak pernyataan itu dan mengatakan Presiden memberi masukan agar Gibran mendapat kesempatan membuktikan dokumennya melalui proses di PTUN. Gibran menyatakan tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.










Discussion about this post