KLIKKEPRI.COM – Agus Harimurti Yudhoyono tidak menanggapi spekulasi yang menyebut dirinya berpeluang menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Demokrat itu tersenyum saat ditanya wartawan seusai menghadiri penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Selasa (10/11/2026), lalu menjawab singkat, “Enggak-enggak (berpeluang menjadi pengganti Wapres Gibran).”
Pertanyaan mengenai calon pengganti muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran pada pagi hari. Menurut Prasetyo, pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu antara lain membahas niat Gibran untuk mengundurkan diri di tengah dinamika yang berkembang di masyarakat.
AHY mengatakan tidak mengetahui secara terperinci isi pembicaraan Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Ia meminta semua pihak menunggu informasi lebih lanjut, sembari menegaskan Demokrat ingin proses berjalan sesuai aturan. “Partai Demokrat juga ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalani dengan baik,” ujarnya.
Ia menyebut komunikasi dengan fraksi-fraksi partai lain di DPR terus berlangsung untuk mengikuti perkembangan situasi. Namun, menurut AHY, pembicaraan tersebut belum menghasilkan kesimpulan yang bisa diumumkan. “Kami tentunya tidak bisa sendirian, kami bersama partai lainnya di Senayan terus berkomunikasi,” katanya.
Gibran, dalam pernyataan di Istana pada hari yang sama, menyatakan menghargai tanggapan masyarakat mengenai situasi tersebut. Ia berharap persoalan itu tidak berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan. “Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran.
Gibran juga menceritakan pertemuannya dengan Prabowo. Ia menyebut Presiden telah dianggapnya seperti ayah sendiri dan memberikan masukan untuk menghadapi dinamika yang berkembang, termasuk yang berkaitan dengan syarat pendidikan dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
Salah satu saran Prabowo, menurut Gibran, adalah melanjutkan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara serta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Gibran menyebut langkah itu mencakup penyediaan dokumen pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sarjana. Persoalan syarat pendidikan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menjadi bagian dari dinamika publik saat ini.










Discussion about this post