KLIKKEPRI.COM – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai opsi yang rasional bagi DPR untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan dialog lintas partai di parlemen telah berlangsung menyikapi usulan sejumlah guru besar dan kalangan masyarakat sipil.
“Hal menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini,” ujar Hasto saat menjawab pertanyaan awak media, Selasa (10/11). Menurut dia, penggunaan hak tersebut dapat menjadi instrumen DPR dalam menanggapi persoalan yang muncul dari rangkaian putusan pengadilan.
Polemik itu kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MK tidak menerima permohonan yang meminta Gibran didiskualifikasi sebagai wakil presiden, tetapi dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan.
Perhatian juga tertuju pada putusan Mahkamah Agung Nomor 742/K/TUN/2026 mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Dalam putusan tersebut, MA mengabulkan permohonan yang salah satu poinnya meminta surat keterangan itu dinyatakan tidak sah.
Hasto mengaitkan usulan HMP dengan persoalan yang timbul setelah Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023. Ia juga menyinggung dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendukung pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
“Berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu,” kata Hasto. Ia menegaskan PDIP akan terus menyerap aspirasi masyarakat dan membuka dialog terkait polemik tersebut, serta memandang HMP sebagai instrumen penting bagi pelaksanaan hak DPR.










Discussion about this post