KLIKKEPRI.COM – Serikat-serikat pekerja menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sampai masa jabatannya berakhir pada 2029. Dalam deklarasi di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11), mereka juga meminta masyarakat menjaga persatuan dan menolak kekerasan, sementara hak buruh untuk mengkritik serta berunjuk rasa tetap dipertahankan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan deklarasi itu ditujukan bukan hanya kepada pekerja, melainkan kepada seluruh masyarakat. Ia menyebut perbedaan dan dinamika politik perlu dihadapi dengan menjaga keutuhan bangsa. Said juga menegaskan pergantian kepemimpinan nasional harus berlangsung melalui pemilihan umum sesuai konstitusi.
Acara bertajuk “Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto” tersebut diikuti sejumlah organisasi, termasuk Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), dan Partai Buruh. Said berpandangan Prabowo memperoleh mandat melalui pemilu yang sah. “Bangsa ini telah memilih jalan untuk berdemokrasi,” ujarnya.
Meski menyatakan dukungan, Said mengatakan KSPI dan organisasi pekerja lain tetap akan menyampaikan tuntutan apabila kebijakan pemerintah dianggap merugikan buruh. Perjuangan mengenai penetapan upah minimum, misalnya, tetap menjadi agenda pekerja. Ia menyebut demonstrasi sebagai hak konstitusional, tetapi menolak aksi yang disertai perusakan atau kericuhan.
“Demonstrasi diperbolehkan, tapi tidak boleh rusuh, merusak, bakar-bakaran,” kata Said. Ia mengimbau masyarakat tidak menyebarkan fitnah atau provokasi yang dapat memecah belah. Jika aspirasi belum memperoleh penyelesaian, menurut dia, warga dapat menempuh mekanisme hukum dan demokrasi yang tersedia; buruh juga menyatakan siap bergerak apabila terjadi kerusuhan.
Said menjelaskan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo berkaitan pula dengan kebijakan yang, menurut penilaiannya, memberi perhatian kepada pekerja dan kelompok berpenghasilan kecil. Ia menilai arah ekonomi perlu berlandaskan Pancasila dan prinsip keadilan sosial, serta menentang neoliberalisme. Namun, penilaian tersebut disampaikan sebagai pandangan Said dalam deklarasi.
Salah satu kebijakan yang ia soroti ialah pengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Said menilai aturan itu memberi pengakuan dan perlindungan hukum bagi pekerja domestik, yang masih menghadapi persoalan pemenuhan hak dan perlakuan tidak manusiawi. Ia juga mengapresiasi reforma agraria serta mengingatkan pengelolaan kekayaan alam agar sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.










Discussion about this post