Pengadaan Motor Listrik BGN: Proses dan Kontroversi
Pengadaan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik setelah berbagai isu muncul di media sosial. Sebagian dari warga menilai pengadaan tersebut tidak sesuai dengan prioritas utama pemerintah, terutama dalam konteks anggaran negara yang sedang menghadapi defisit. Namun, pihak BGN dan beberapa anggota DPR membantah adanya kesalahan dalam proses pengadaan.
Anggaran 2025 dan Mekanisme Pengadaan
Pengadaan motor listrik BGN merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Proses ini dilakukan melalui mekanisme resmi berbasis katalog elektronik dengan penyedia tunggal. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini, menyatakan bahwa seluruh proses pengadaan telah melalui prosedur yang berlaku.
“Seluruh prosesnya sudah melalui mekanisme yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan, Sabtu (11/4/2026). Ia menegaskan bahwa program ini bukan kebijakan mendadak, melainkan bagian dari perencanaan anggaran negara tahun 2025.
Pemesanan kendaraan sendiri mulai dilakukan pada Juni 2025, setelah tahapan administratif dan penganggaran dinyatakan lengkap. “Ini menunjukkan bahwa prosesnya telah dirancang sejak awal dan bukan keputusan yang bersifat mendadak,” jelasnya.
Kontribusi pada Industri Nasional
Meskipun kendaraan diimpor dalam bentuk CKD (completely knock down) dari China, proses perakitannya dilakukan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa industri nasional tetap terlibat dalam proses pengadaan. “Artinya, tetap ada keterlibatan industri nasional dalam prosesnya,” jelas Yahya.
Pengadaan kendaraan roda dua ini dilaksanakan melalui satu penyedia, yakni PT Yasa Putra Tri Manunggal, dengan skema pengadaan berbasis katalog elektronik serta melalui tahapan perencanaan, evaluasi, dan penyesuaian kebutuhan program.
Penolakan Menkeu Purbaya
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pernah menolak usulan serupa pada tahun sebelumnya. Pernyataan ini muncul di tengah viralnya deretan motor listrik berstiker BGN di media sosial. Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak meloloskan pengajuan pengadaan kendaraan operasional tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan prioritas utama program.
Menurutnya, anggaran MBG seharusnya difokuskan untuk penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, bukan untuk kebutuhan pendukung seperti kendaraan operasional. “Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan,” ujar Purbaya.
Sorotan ini semakin tajam karena muncul bersamaan dengan kondisi APBN yang tengah mengalami defisit. Hingga Maret 2026, defisit tercatat mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB. Purbaya mengakui bahwa belanja BGN menjadi salah satu faktor yang cukup menonjol dalam struktur pengeluaran negara.
Ia pun mempertanyakan bagaimana usulan pengadaan motor yang sebelumnya ditolak bisa terealisasi dalam jumlah besar pada tahun anggaran berikutnya. “Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, tapi ditolak. Yang tahun ini saya enggak tahu, nanti saya akan cek lagi,” katanya.
Penjelasan dari Kepala BGN
Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait polemik tersebut. Ia membenarkan adanya pengadaan motor listrik, namun membantah jumlahnya mencapai 70 ribu unit seperti yang beredar di media sosial. Menurut Dadan, total motor yang direalisasikan saat ini berjumlah 21.801 unit, dari rencana pengadaan sebanyak 25.000 unit pada tahun anggaran 2025.
Kendaraan tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. “Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat sebagai Barang Milik Negara sebelum didistribusikan,” jelasnya.
Dadan menambahkan, proses pengadaan telah dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025 guna memastikan kesiapan teknis program di lapangan. Meski demikian, perbedaan pernyataan antara Kementerian Keuangan dan BGN memunculkan tanda tanya terkait sinkronisasi kebijakan anggaran pemerintah.
Purbaya menegaskan akan menelusuri kembali dokumen anggaran untuk memastikan tidak ada celah dalam proses pengesahan.










Discussion about this post