Penyelidikan Korupsi Pengadaan Tas Ramah Lingkungan di Minahasa
Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan tas ramah lingkungan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara kembali menjadi sorotan. Proyek ini dilakukan oleh Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD) pada tahun 2020, yang melibatkan anggaran dana desa sebesar Rp 2,2 miliar. Namun, terdapat indikasi adanya penyalahgunaan anggaran yang cukup signifikan.
Vicky Katiandagho, mantan anggota Polri yang sebelumnya menangani kasus ini, mengungkapkan bahwa harga tas yang seharusnya berkisar antara Rp 8.500 per picis, justru naik hingga mencapai Rp 15 ribu per picis. Hal ini diduga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar.
Indikasi Pelanggaran
Selain mark up harga, ada beberapa pelanggaran lain yang ditemukan dalam proyek ini. Di antaranya adalah penggunaan perusahaan tanpa izin direktur perusahaan, pelanggaran penggunaan barang dan jasa, serta masalah dalam perancangan dan pengadaan. Vicky menilai bahwa praktik seperti ini berpotensi merugikan keuangan negara atau daerah.
Proyek ini melibatkan 227 desa di Kabupaten Minahasa. Tas ramah lingkungan disalurkan kepada Hukum Tua melalui pihak ketiga. Total jumlah tas yang disalurkan mencapai 150.000 picis.
Perkiraan Kerugian Negara
Vicky mengatakan bahwa dalam kasus ini diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 2 miliar. Ia juga menjelaskan bahwa penyelidikan telah dilakukan sejak tahun 2020-2021, dengan beberapa Hukum Tua yang dimintai keterangan. Menurutnya, proses penyelidikan berjalan cepat, dengan sekitar 40 saksi diperiksa dalam dua minggu.
Namun, sayangnya, saat gencar-gencarnya melakukan penyidikan, Vicky Katiandagho di mutasi ke Polres Kepulauan Talaud. Mutasi ini diklaim tidak terkait dengan penanganan kasus dugaan korupsi tersebut.
Penjelasan Kapolres Minahasa
Kapolres Minahasa AKBP Stevent J.R. Simbar, S.I.K., menjelaskan bahwa mutasi Vicky Katiandagho ke Polres Kepulauan Talaud tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani. Mutasi tersebut terjadi pada bulan Oktober 2024, sebelum ia bertugas di Polres Minahasa.
Menurut AKBP Stevent, mutasi merupakan hal yang lazim di tubuh Polri sebagai bentuk penyegaran organisasi serta pengembangan karier anggota. Keputusan mutasi telah melalui mekanisme dan pertimbangan dari pimpinan di tingkat yang lebih tinggi yaitu Polda Sulut.
Harapan Bertemu Vicky
Meski tidak terkait langsung dengan kasus ini, Kapolres Minahasa berharap bisa bertemu langsung dengan Vicky untuk mendapatkan informasi penting terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang sebelumnya ditangani olehnya. Pertemuan ini dinilai penting untuk memastikan kesinambungan penyidikan.
Penanganan Kasus Terus Berjalan
Kapolres Minahasa menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus ini tetap berjalan. Tim penyidik telah memeriksa puluhan Hukum Tua yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek ini. Hukum Tua adalah sebutan untuk seseorang yang mengepalai pemerintahan di desa-desa yang ada di Minahasa.
Menurut Kapolres, langkah ini merupakan bagian dari prosedur untuk memperjelas alur penggunaan anggaran serta pelaksanaan proyek di tingkat desa. Ia juga memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Penutup
Kapolres Minahasa mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Ia juga meminta publik memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini. Dengan komitmen untuk menuntaskan kasus tersebut hingga tuntas, pihaknya berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.










Discussion about this post