Gubernur Jatim Apresiasi Pendapat Pansus DPRD atas LKPJ Tahun Anggaran 2025
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi terhadap pendapat Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025. Penyampaian apresiasi ini dilakukan setelah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda Penyampaian Pendapat Pansus terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur Surabaya, Senin (6/4).
Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Pansus, LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dinyatakan layak dan telah memenuhi standar minimal yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini memungkinkan LKPJ untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas kerja keras DPRD Jawa Timur, khususnya Tim Pansus, dalam melakukan pembahasan secara komprehensif dan konstruktif. Ia menilai bahwa pendapat Pansus DPRD Jawa Timur menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.
“Alhamdulillah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pendapat Pansus DPRD Jawa Timur yang menyatakan LKPJ layak dilanjutkan pembahasannya,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan bahwa proses pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Ia juga menambahkan, berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD akan menjadi bahan evaluasi strategis bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kinerja pembangunan.
“Seluruh rekomendasi DPRD akan kami tindak lanjuti sebagai penjalin sinergi untuk memperkuat kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Jawa Timur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Khofifah memastikan bahwa Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memastikan setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai informasi, Rapat Paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam rangka pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemprov Jawa Timur selanjutnya akan mengikuti tahapan pembahasan berikutnya serta menindaklanjuti hasil rekomendasi DPRD secara berkelanjutan.
Proses Pembahasan LKPJ: Penting untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Proses pembahasan LKPJ memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Berikut beberapa aspek penting dalam proses ini:
- Evaluasi Kinerja: LKPJ menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan anggaran dan program pembangunan.
- Keterlibatan DPRD: DPRD berperan sebagai lembaga pengawas yang memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan.
- Partisipasi Masyarakat: Dalam beberapa kasus, partisipasi masyarakat juga diminta untuk memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan rakyat.
Langkah Selanjutnya Setelah Pendapat Pansus Disampaikan
Setelah pendapat Pansus disampaikan, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pemprov Jawa Timur adalah:
- Pembahasan Lanjutan: Proses pembahasan LKPJ akan dilanjutkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- Penindaklanjutan Rekomendasi: Segala rekomendasi dari DPRD akan dipertimbangkan dan diimplementasikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah.
- Evaluasi Kebijakan: Evaluasi kebijakan akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Peran Pemprov Jawa Timur dalam Meningkatkan Kualitas Pembangunan
Pemprov Jawa Timur akan terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan melalui beberapa langkah:
- Peningkatan Kinerja: Pemprov akan fokus pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
- Inovasi Program: Program-program pembangunan akan terus dikembangkan dengan inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat.
- Kemitraan dengan Stakeholder: Pemprov akan memperkuat kemitraan dengan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha.










Discussion about this post