Hakim Terkejut dengan Pengakuan Terdakwa Korupsi di BPK
Dalam sidang korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Medan, hakim Pengadilan Negeri Medan, Khamozaro Waruwu menunjukkan keheranan terhadap pengakuan yang diberikan oleh terdakwa. Terdakwa tersebut adalah Asta Danika, Direktur PT Bhakti, yang diduga memberikan uang senilai lebih dari Rp 3 miliar kepada pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pada sidang yang berlangsung pada Senin (16/4/2026), hakim membacakan jumlah uang yang dikirimkan oleh Asta kepada BPK. Dari pengakuan tersebut, terdapat beberapa pemberian uang yang dilakukan melalui transfer dan juga melalui seseorang bernama Suyanto.
- “Ada pemberian uang Rp 100 juta lewat transfer, kemudian Rp 300 juta. Kemudian ada Rp 400 juta dan Rp 570 juta dan Rp 1,2 miliar lewat Suyanto. Ini jika dihitung lebih Rp 3 miliar diberikan kepada BPK,” kata Khamozaro.
Asta yang hadir dalam sidang melalui zoom meeting membenarkan pengakuan tersebut.
- “Iya benar yang mulia,” sahut Asta.
Menurut Asta, pemberian uang kepada BPK dilakukan atas dasar rujukan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek yang mereka kerjakan. Ia mengatakan bahwa praktik ini sudah menjadi hal yang biasa agar dapat memperlancar urusan.
- “Kami diminta oleh PPK kepada BPK tujuan karena disuruh. Jadi biar lancar,” katanya.
Hakim kemudian bertanya apakah pemberian uang tersebut dilakukan karena hasil pekerjaan tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan. Hal ini menjadi pertanyaan penting dalam persidangan.
Permintaan Hakim untuk Menangkap Pegawai BPK
Hakim lalu meminta jaksa untuk turut menangkap pegawai BPK yang menerima aliran uang. Khamozaro mengaku heran dengan praktik suap yang terjadi terhadap BPK. Padahal, BPK merupakan lembaga yang memiliki kapasitas untuk menghitung kerugian negara.
- “Saya jadi heran bila seperti ini. Karena BPK ini lembaga yang mengeluarkan hasil kerugian negara. Biar adil oknum BPK yang begini juga harus ditangkap pak Jaksa,” kata hakim.
Kasus Korupsi di Wilayah Medan
Dalam kasus korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Medan, terdapat dua terdakwa. Mereka adalah Muhlis Hanggani Capah selaku Penyelenggara Negara yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 2 wilayah Sumatera bagian Utara dan Eddy Kurniawan Winarto selaku seorang wiraswasta.
Dalam kasus ini, dua terdakwa diduga melakukan pengkondisian pemenang lelang PT IPA melalui penunjukan langsung dan pengaturan daftar perusahaan. Proyek yang terlibat meliputi pembangunan jalur kereta Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dan Kisaran-Mambang Muda.
Tersangka PPK diduga menerima suap hingga Rp12,12 miliar dari rekanan. Hal ini menunjukkan adanya indikasi korupsi yang cukup besar dalam proyek infrastruktur tersebut.










Discussion about this post