Kondisi Terkini di Selat Hormuz
Dubes Iran, Mohammad Boroujerdi, menyatakan bahwa Selat Hormuz tidak ditutup selama konflik berkecamuk. Menurutnya, jalur ini tetap beroperasi dengan penerapan protokol keamanan khusus. Meski begitu, dua kapal Pertamina, yaitu VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih tertahan di wilayah tersebut.
Dalam wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribunnews.com, Palmerah, Jakarta, Senin (6/4/2026), Dubes Iran, Mohammad Boroujerdi menyinggung pentingnya komunikasi dan koordinasi intensif antara pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran perjalanan kapal melintasi Selat Hormuz.
“Selat Hormuz tidak tertutup sekarang ini. Iran merupakan pihak yang sejak ratusan tahun lalu menjadi penyelenggara keamanan dan mengelola keamanan di selat tersebut,” ujar Boroujerdi saat sesi wawancara khusus.
Jaminan Keselamatan bagi Negara Sahabat
Iran menjamin keselamatan jalur bagi negara-negara sahabat. Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemeratif Iran bagi setiap kapal yang ingin melintas. Hal ini berkaitan dengan status siaga dan aturan khusus yang diberlakukan Iran di wilayah kedaulatannya.
“Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak pemerintah Iran dikarenakan saat ini sedang diberlakukan protokol-protokol khusus saat perang,” jelasnya.
Koordinasi ini, menurut Boroujerdi, sangat krusial agar kapal-kapal kargo dari negara sahabat tetap bisa melintas dengan aman tanpa hambatan teknis maupun keamanan di lapangan.
Larangan Bagi Musuh
Lebih lanjut, Boroujerdi menyatakan bahwa Iran membuka pintu bagi negara-negara yang memiliki hubungan baik untuk membicarakan teknis pelayaran di Selat Hormuz. Jalur tersebut dipastikan terbuka bagi mereka yang bersedia melakukan pendekatan diplomatik.
“Tentu saja kami pasti akan memberikan izin kepada pihak yang melakukan pendekatan dan negosiasi dengan Iran,” tegasnya.
Kendati demikian, sikap berbeda diambil Iran terhadap negara-negara yang dianggap sebagai musuh atau melakukan agresi terhadap kedaulatan mereka. Iran secara tegas akan menutup akses bagi kapal-kapal dari negara lawan.
“Hanya saja, pihak yang merupakan negara musuh tidak akan diizinkan lewat,” ujar Boroujerdi.
Faktor Bendera?
Sebelumnya, Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi mengungkapkan hal yang diduga menjadi penyebab dua kapal tanker minyak Pertamina, PIS VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih tertahan di Selat Hormuz.
The National Maritime Institute merupakan lembaga pengkajian kemaritiman independen yang didirikan di Jakarta pada Juli 2007 dengan konsentrasi pada bidang kepelabuhanan, pelayaran, kepelautan, dan keamanan maritim.
Kata Siswanto, dua kapal Pertamina tersebut tidak berbendera Indonesia. Kapal Gamsunoro berbendera Panama, sedangkan Kapal Pertamina Pride berbendera Singapura. Sehingga, menurutnya seharusnya kedua negara itu yang aktif melakukan negosiasi dengan Iran supaya kedua kapal tersebut dapat melintas.
“Dari aplikasi pelacakan kapal Marine Tracker, itu kapal berbendera Panama, Gamsunoro. Kemudian yang satu lagi Pertamina Pride berbendera Singapura,” kata Siswanto dalam podcast atau siniar Madilog yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Kamis (2/4/2026).
“Singkat cerita, ini kapal bukan kapal Indonesia, sehingga jurisdiksi negara bendera-lah yang harus lebih aktif dalam membebaskan kapal itu keluar dari Selat Hormuz.”
Akan tetapi, menurut Siswanto, pemerintah Indonesia sudah telanjur turun meminta Iran mengizinkan kapal lewat Selat Hormuz. Hal itulah, kata dia, membuat negosiasi dengan Iran tidak berjalan mulus dan kapal masih tertahan.
Sebab, Iran memandang Indonesia tidak bisa menegosiasikan kapal yang tidak memiliki benderanya.
“Kapal tidak berbendera Indonesia, jadi bukan kita (yang harus negosiasi], cuma pemerintah kadung kecebur. Akhirnya apa yang terjadi? Negosiasinya macet. Negosiasinya belum berhasil meloloskan kapal itu,” ujar Siswanto.
“Karena kita bicara sebagai pihak dari Indonesia, tapi pihak Iran melihatnya, ‘Ini kan kapal bukan bendera Indonesia, jadi ya sudah kita tahan dulu’, kapal lain aja yang dikasih jalan.”
“Dua kapal itu statusnya bukan kepentingan kita, walaupun menyandang nama Pertamina.”
Menurut Siswanto, dua kapal tersebut masih belum bisa melintasi jalur laut vital yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab itu. Akan tetapi, sudah banyak yang menggaungkan berita bahwa kapal tersebut sudah berhasil keluar dari Selat Hormuz.
“Sayangnya buzzer-buzzer Pertamina, buzzer Kementerian ESDM itu sudah mengglorifikasi kapal sudah keluar. Padahal, per jam kita hari ini, itu kapal masih di sana,” jelas pria yang pernah menjadi koresponden untuk koran Lloyd’s List, Inggris, ini.
Kerumitan dalam Ship Management
Lantas, Siswanto menjelaskan bahwa kedua kapal tersebut tidak bisa disebut ‘milik’ Pertamina. Kata dia, istilah ‘milik’ dalam industri pelayaran adalah hal yang rumit dalam dunia ship management atau manajemen perkapalan.
Menurutnya, istilah yang tepat bukan ‘milik’, melainkan siapa yang mengoperasikannya alias operator. Kata dia, operator kapal Pertamina Pride yang tidak berbendera Indonesia adalah Pertamina International Shipping yang entitasnya terdaftar di Singapura. Padahal, Pertamina International Shipping sendiri adalah anak usaha Pertamina.
Selain itu, kapal ini belum tentu mengangkut muatan yang hanya diperuntukkan ke Indonesia, bisa juga muatan untuk pesanan negara lain. Sementara, pemerintah juga tidak mengungkap muatan kapal tersebut apakah memang untuk Indonesia atau tidak.
Kerumitan dalam ship management inilah yang dikhawatirkan Siswanto tidak dipahami betul oleh pemerintah Indonesia sebelum melakukan negosiasi dengan Iran.
Siswanto bilang, jika terungkap muatan kapal bukan muatan milik Indonesia, maka sebaiknya pemerintah berhenti menegosiasikannya.
“Tapi, lagi-lagi pemerintah kita, entah tahu kerumitannya seperti ini atau tidak, kecebur gitu loh menjadi negosiatornya,” jelas Siswanto.
“Kan sampai hari ini seperti ini yang kita lihat, harusnya yang mengurus adalah otoritas Singapura dan Panama. Singapura. Mereka yang harus lebih proaktif.”
“Apalagi kalau betul-betul ketahui itu muatannya bukan milik Indonesia. Menurut saya, lepas saja.”
Masih Negosiasi
Pemerintah masih melakukan negosiasi dengan Iran terkait pelintasan dua kapal tanker Indonesia di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Sugiono, bilang pemerintah masih bernegosiasi dengan Iran terkait pelintasan dua kapal tanker Indonesia di Selat Hormuz.
Meski sudah ada sinyal positif, pemerintah masih menanti tindak lanjut dari Iran.
“Ini masih dibicarakan, masih dinegosiasi. Ada sinyal positif, tetapi nanti kita lihat eksekusinya seperti apa,” kata Sugiono kepada wartawan saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto kunjungan kenegaraan di Jepang, Senin (30/3/2026).
Ancaman Krisis Energi
Konflik di Timur Tengah yang menyebabkan Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia, Selat Hormuz, berpotensi menyebabkan krisis energi global. Penjagaan ketat Selat Hormuz yang dilakukan Iran buntut serangan Amerika Serikat-Israel yang menyerang Teheran sejak 28 Februari 2026.
Akibat pengetatan keamanan di Selat Hormuz beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Vietnam, Kamboja hingga Filipina sudah merespons dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dimana, untuk Kamboja sendiri sudah menyesuaikan harga BBM sebesar 10 persen ke angka USD1,05 per liternya.
Sementara itu seperti Vietnam, kemudian Laos, dan Filipina yang merupakan negara berbasis industri telah menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan di kisaran 6 persen hingga 8 persen. Lonjakan di negara-negara ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harian pada Mean of Plot Singapore atau MOPS yang merupakan harga rata-rata produk minyak olahan di pasar-pasar Singapura yang menjadi acuan retail di Asia.
Untuk mengurangi konsumsi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Indonesia belum membuat keputusan menaikkan harga BBM. Pemerintah RI hanya mengeluarkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan WFH sendiri disebut-sebut mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, meski efektivitasnya masih menjadi perdebatan.










Discussion about this post