Penandatanganan Raperda APBD 2025 di Kabupaten Kediri
Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Proses ini dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Kediri pada Selasa, 30 Juni 2026 sore.
Penandatanganan nota persetujuan bersama dilakukan langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri. Dokumen ini menjadi langkah penting dalam proses administrasi keuangan daerah sebelum diajukan ke tingkat provinsi untuk diverifikasi.
Proses Hukum Lanjutan
Setelah penandatanganan, dokumen tersebut akan dikirim ke Pemprov Jawa Timur untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. Evaluasi ini merupakan tahapan wajib sebelum Raperda dapat resmi diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Bupati Kediri, Mas Dhito, menyampaikan bahwa pihaknya berharap seluruh proses evaluasi dapat berjalan lancar tanpa kendala. Ia juga mengatakan bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari legislatif, Raperda ini masih harus melewati evaluasi akhir oleh Pj. Gubernur Jawa Timur.
Pertahankan Rekor Opini WTP 10 Tahun Berturut-Turut
Momen kelulusan Raperda ini semakin istimewa dengan adanya pengumuman hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah Kabupaten Kediri kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini menjadi capaian prestisius ke-10 secara berturut-turut yang diraih oleh Pemkab Kediri.
Struktur Raperda yang disepakati telah disusun sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini dilakukan guna memastikan tata kelola anggaran daerah memenuhi asas kepatuhan dan standar pengelolaan keuangan negara.
Sinergi Eksekutif-Legislatif Demi Kesejahteraan Warga
Mas Dhito menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Kediri. Selama proses pembahasan, legislatif dinilai sangat dinamis dalam memberikan catatan, saran, maupun kritik yang membangun.
Bagi Mas Dhito, dinamika yang terjadi di ruang sidang merupakan bagian dari fungsi check and balances yang sehat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik di masa depan.
“Berbagai pandangan dan catatan yang disampaikan oleh rekan-rekan legislatif adalah bagian penting dari mekanisme pengawasan. Ini sekaligus menjadi bahan evaluasi internal berharga bagi kami di pemerintahan untuk terus mematangkan program pembangunan di lapangan,” ujarnya.
Mas Dhito berharap hubungan kerja antara jajaran eksekutif dan legislatif di Kabupaten Kediri bisa terus dipertahankan secara konsisten. Ia menekankan bahwa setiap keputusan politik anggaran yang diambil bersama harus mampu memberikan dampak riil, kesejahteraan, serta manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kediri.










Discussion about this post