Putusan Pengadilan Terhadap Nadiem Makarim dan Tiga Terdakwa Lainnya
Putusan pengadilan terkait kasus korupsi pengadaan chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah memasuki babak klimaks. Meski belum mencapai babak akhir, putusan ini menjadi bagian penting dari dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sekaligus pendiri Gojek, Nadiem Makarim, bersama tiga terdakwa lainnya.
Putusan terhadap Nadiem dibacakan pada Selasa (30/6/2026). Ia dinyatakan terbukti melakukan perbuatan korupsi dalam pengadaan chromebook secara terencana, sehingga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Ketua majelis hakim menegaskan bahwa perbuatan Nadiem berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Selain itu, perbuatan Nadiem dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. “Terdakwa sebagai menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan jabatannya,” ujar ketua majelis hakim. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan Nadiem tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melanggar komitmen pemerintah dalam menjalankan reformasi anti-korupsi.
Hukuman yang Dijatuhkan kepada Nadiem Makarim
Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar. Meskipun ia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primer, majelis hakim menyatakan Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
Selain hukuman pidana penjara, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 809 miliar. Jika tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 tahun. Selain itu, Nadiem juga dijatuhi denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
Hukuman untuk Ibrahim Arief dan Pejabat Lainnya
Selain Nadiem, ada juga konsultan teknologi yang ikut terlibat dalam kasus ini, yakni Ibrahim Arief alias Ibam. Ia divonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta. Majelis hakim menyatakan bahwa Ibam terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara disertai denda tersebut. Denda tersebut wajib dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Dalam kasus ini, pejabat karier Kemendikbudristek juga terlibat. Salah satunya adalah Direktur SMP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2020–2021 yang juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Mulyatsyah. Ia dihukum pidana penjara selama empat tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 500 juta. Selain itu, Mulyatsyah juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,28 miliar.
Sri Wahyuningsih, mantan direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek periode 2020-2021, juga divonis pidana penjara empat tahun dan denda Rp 500 juta.
Status Jurist Tan yang Masih Buron
Satu orang yang harusnya menjadi pesakitan dalam kasus ini adalah Jurist Tan, staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim. Namun, sejak kasus ini bergulir, Jurist Tan tidak kunjung muncul secara kooperatif. Informasi terakhir menyebutkan bahwa Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Brigjen Pol Untung Widyatmoko sedang memetakan keberadaan Jurist Tan.
Jurist Tan telah ditetapkan sebagai tersangka pada 15 Juli 2025 dan resmi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak Agustus 2025. Sejak saat itu, Kejagung telah mengajukan permohonan penerbitan red notice ke Interpol agar Jurist Tan dapat dilacak dan ditangkap apabila berada di luar wilayah Indonesia.









Discussion about this post