Dinamika Pemilihan Ketua Umum PBNU 2026
Pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk periode 2026–2031 mulai menarik perhatian publik. Berbagai nama muncul sebagai kandidat yang dianggap layak memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Salah satu tokoh yang sering disebut adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar.
Dukungan terhadap Nasaruddin Umar datang dari berbagai kalangan internal NU. Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Bali, Syamsul Hadi, menyatakan bahwa Nasaruddin memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman organisasi, serta kemampuan komunikasi yang sangat dibutuhkan dalam memimpin PBNU.
“Kapasitas keulamaan, kemampuan mengelola organisasi, serta pola komunikasinya saya rasa tidak diragukan lagi sebagai figur yang layak memimpin PBNU ke depan,” ujar Syamsul Hadi dalam pernyataannya kepada media di Bali, Rabu (1/7/2026).
Menurutnya, proses regenerasi kepemimpinan di tubuh NU harus lebih mengedepankan kompetensi dan rekam jejak calon pemimpin, bukan lagi didasarkan pada pertimbangan wilayah asal. Ia menilai seluruh kader NU yang memiliki pengalaman, kapasitas, dan integritas seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin PBNU melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
“Nahdliyin sudah saatnya membangun paradigma baru dalam memilih pemimpin. Yang terpenting adalah kapasitas dan kemampuan membawa organisasi menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.
Latar Belakang Nasaruddin Umar
Nasaruddin Umar dikenal memiliki perjalanan panjang di lingkungan Nahdlatul Ulama, baik sebagai ulama maupun akademisi. Selain menjabat Menteri Agama pada Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ia juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal. Di bidang organisasi, Nasaruddin pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), terlibat dalam kepengurusan PWNU Sulawesi Selatan, hingga menjadi bagian dari kepengurusan PBNU.
Di bidang akademik, ia pernah menjabat Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan dikenal aktif dalam berbagai forum dialog lintas agama di tingkat nasional maupun internasional.
Proses Pemilihan di Muktamar NU
Meski mulai muncul berbagai dukungan kepada sejumlah tokoh, penentuan Ketua Umum PBNU tetap akan diputuskan melalui mekanisme Muktamar NU sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Forum lima tahunan tersebut menjadi ajang tertinggi dalam menentukan arah organisasi sekaligus memilih kepengurusan baru PBNU untuk periode berikutnya.
Sejumlah nama diperkirakan akan mengemuka menjelang pelaksanaan Muktamar, sementara proses penjaringan dan pemilihan akan berlangsung sesuai mekanisme yang ditetapkan organisasi. Dengan demikian, proses ini akan menjadi momen penting dalam menentukan masa depan NU yang lebih dinamis dan berkompeten.








Discussion about this post