KPK Buka Penyelidikan Baru Kasus Korupsi DJKA di Sumbagsel
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), khususnya di wilayah Sumatera bagian selatan (Sumbagsel). Langkah ini menandai pengembangan lebih lanjut dari kasus yang sebelumnya telah menjerat sejumlah pihak.
“Untuk DJKA, khususnya Sumbagsel, memang sudah ada. Kami menerbitkan surat perintah penyidikan tanpa tersangka,” ujar pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa malam, Juni 2026. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa proses penyelidikan telah dimulai, namun identitas tersangka belum ditetapkan secara resmi pada tahap ini.
Achmad Taufik menjelaskan bahwa sprindik baru ini merupakan hasil pengembangan dari perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya dilakukan KPK di Yogyakarta. Meskipun OTT tersebut dilaksanakan saat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama masih berlaku, KPK kini berkomitmen untuk mengikuti aturan dalam KUHAP yang baru. Perubahan ini penting karena KUHAP baru membawa sejumlah penyesuaian dalam mekanisme hukum acara pidana.
“Soal penetapan tersangka, tunggu saja nanti,” kata Achmad, merujuk pada ketentuan dalam KUHAP baru. Ia menegaskan bahwa Pasal 90 KUHAP yang baru mengatur secara spesifik mengenai proses penetapan tersangka dalam tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa KPK akan menjalankan prosedur sesuai dengan regulasi terkini untuk memastikan setiap langkah hukum yang diambil memiliki dasar yang kuat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kronologi Kasus dan Tersangka Awal
Kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api di lingkungan DJKA ini sebenarnya bermula dari OTT yang dilakukan KPK pada tanggal 11 April 2023. Lokasi OTT tersebut adalah di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub, yang saat ini telah berganti nama menjadi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
Dalam pengusutan awal kasus ini, KPK berhasil menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Ke-10 tersangka tersebut kemudian langsung ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Mereka diduga terlibat dalam praktik korupsi yang meliputi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di berbagai wilayah Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Rincian para tersangka awal menunjukkan adanya pihak pemberi dan penerima suap:
Empat tersangka diduga sebagai pemberi suap:
- Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung.
- Muchamad Hikmat, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma.
- Yoseph Ibrahim, Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023.
- Parjono, Vice President PT KA Properti Manajemen.
Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap:
- Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian.
- Putu Sumarjaya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah.
- Bernard Hasibuan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah.
- Achmad Affandi, PPK BPKA Sulawesi Selatan.
- Fadliansyah, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian.
- Syntho Pirjani Hutabarat, PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Barat.
Lingkup Proyek yang Diduga Terlibat Korupsi
Dugaan korupsi ini mencakup beberapa proyek penting di berbagai daerah. Periode waktu yang diduga menjadi ajang praktik korupsi adalah tahun anggaran 2021-2022. Proyek-proyek yang menjadi sorotan antara lain:
- Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
- Proyek di Makassar, Sulawesi Selatan.
- Empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat.
- Proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.
Dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian ini, diduga kuat ada praktik pengaturan pemenang tender. Pengaturan tersebut diduga dilakukan secara terstruktur, mulai dari tahap administrasi dokumen lelang hingga pada saat penentuan akhir siapa pemenang tender yang berhak mengerjakan proyek. Praktik semacam ini jelas merugikan negara dan menghambat pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
Penerbitan sprindik baru untuk wilayah Sumbagsel menunjukkan bahwa KPK serius dalam menelusuri lebih dalam dugaan penyimpangan di DJKA. Fokus pada wilayah Sumatera bagian selatan ini mengindikasikan adanya potensi masalah baru atau pengembangan dari temuan-temuan sebelumnya yang perlu diinvestigasi lebih lanjut.
KPK terus berkomitmen untuk memberantas korupsi di sektor manapun, termasuk di sektor infrastruktur vital seperti perkeretaapian. Dengan adanya sprindik baru ini, diharapkan akan semakin banyak pihak yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi yang terjadi, serta tercipta efek jera bagi para pelaku korupsi di masa mendatang. Proses hukum yang transparan dan akuntabel akan terus dijaga untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.










Discussion about this post