klikkepri.com
No Result
View All Result
  • Login
SUBSCRIBE
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
    • Lokal
    • BP Batam
    • Batam
    • Anambas
    • Bintan
    • Karimun
    • Lingga
    • Natuna
    • Tanjung Pinang
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
    • Kriminal
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
    • Edukatif
    • Olahraga
    • Bisnis
    • Otomotif
    • Nasional
    • Lifestyle
    • Sepak Bola
    • Serba Serbi
    • Tech
    • Index
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
    • Lokal
    • BP Batam
    • Batam
    • Anambas
    • Bintan
    • Karimun
    • Lingga
    • Natuna
    • Tanjung Pinang
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
    • Kriminal
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
    • Edukatif
    • Olahraga
    • Bisnis
    • Otomotif
    • Nasional
    • Lifestyle
    • Sepak Bola
    • Serba Serbi
    • Tech
    • Index
No Result
View All Result
klikkepri.com
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
Home Politik

P21 Ijazah Jokowi: Polda Metro Klaim, Kuasa Hukum Roy Suryo Bantah Kewenangan

Ria Fahrudin by Ria Fahrudin
22 Juni 2026 - 14:04
Reading Time: 4 mins read
0
P21 Ijazah Jokowi: Polda Metro Klaim, Kuasa Hukum Roy Suryo Bantah Kewenangan

Perdebatan Sengit Mengenai Kelengkapan Berkas Perkara Ijazah Presiden Jokowi: Jaksa, Bukan Polisi, yang Berwenang Menentukan P21

Kasus yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas. Pernyataan Polda Metro Jaya yang mengklaim berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P21) dan siap disidangkan menuai protes keras dari tim kuasa hukum kedua tersangka. Inti perdebatan terletak pada siapa yang memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan status P21, yaitu kelengkapan berkas perkara untuk dapat diajukan ke pengadilan.

Tim kuasa hukum Roy Suryo dan Dokter Tifa, melalui Muhammad Taufiq, dengan tegas menyatakan bahwa kepolisian tidak memiliki otoritas untuk menyatakan suatu berkas perkara siap masuk pengadilan. Menurut Taufiq, kewenangan menentukan P21 secara eksklusif berada di tangan kejaksaan.

Asas Dominus Litis: Jaksa sebagai Pengendali Perkara

Penegasan ini didasarkan pada prinsip hukum pidana Indonesia yang dikenal sebagai asas dominus litis. Asas ini menempatkan jaksa sebagai pihak yang memegang kendali penuh atas suatu perkara. Jaksa memiliki hak prerogatif untuk memutuskan apakah sebuah kasus layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan atau justru harus dihentikan demi hukum.

“Ada wilayah-wilayah yang itu tidak boleh dicampurtangani atau diintervensi oleh institusi lain yakni tentang kewenangan jaksa yang disebut sebagai asas dominus litis,” jelas Taufiq dalam sebuah video yang beredar. “Jadi, kewenangan menyatakan P21 atau tidak itu berada wilayah kejaksaan bukan kepada wilayah kepolisian.”

Asas dominus litis ini, menurut Taufiq, tercantum baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lama maupun yang baru. Prinsip ini memastikan bahwa hanya jaksa yang berhak menentukan kelanjutan sebuah perkara pidana ke meja hijau.

Keraguan atas Kelengkapan Berkas: Ijazah yang Tak Pernah Terlihat

Lebih lanjut, Taufiq melontarkan keraguan mendalam mengenai kemungkinan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyatakan berkas perkara kasus ijazah Jokowi lengkap. Ia berargumen bahwa hal tersebut mustahil terjadi mengingat ijazah Presiden Jokowi yang menjadi pokok perkara, hingga kini tidak pernah diperlihatkan secara resmi.

“Bagaimana mungkin mau P21 kalau muaranya atau awal mulanya adalah tentang ijazahnya. Kalau ijazahnya tidak ada, bagaimana mungkin orang dituduh memfitnah atau mencemarkan nama baik,” ujar Taufiq, menyiratkan bahwa tanpa adanya bukti primer yang otentik, tuduhan pencemaran nama baik terhadap kliennya menjadi tidak berdasar. Dengan demikian, ia menganggap tuduhan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa secara otomatis gugur.

Pernyataan Polda Metro Jaya: Berkas Siap Disidangkan

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menyatakan bahwa kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi, dengan tersangka Roy Suryo dan Dokter Tifa, telah siap untuk disidangkan. Pernyataan ini didasarkan pada informasi bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati DKI Jakarta.

“Berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI, tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan kemarin sudah kami penuhi,” kata Iman dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya.

Iman menambahkan bahwa setelah berkas dinyatakan lengkap, pihaknya akan segera melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa untuk proses penuntutan. “Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti, dan para tersangka tersebut,” ungkapnya.

Refly Harun: Pelanggaran Batas Waktu Pelimpahan Berkas

Tidak hanya Muhammad Taufiq, kuasa hukum lain dari kubu Roy Suryo dan Dokter Tifa, Refly Harun, juga sempat mengemukakan pandangannya bahwa kasus ijazah Jokowi ini tidak layak untuk dilanjutkan. Refly menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait batas waktu pelimpahan berkas perkara ke Kejati DKI Jakarta.

Menurut Refly, kepolisian telah melanggar ketentuan Pasal 138 ayat 2 KUHAP lama. Pelanggaran ini terjadi karena Polda Metro Jaya dinilai telah melebihi batas waktu yang ditentukan untuk mengembalikan berkas perkara setelah sempat dikembalikan oleh kejaksaan.

Buy JNews
ADVERTISEMENT

Refly memaparkan bahwa kejaksaan sempat mengembalikan berkas perkara Roy Suryo dan kawan-kawan pada tanggal 9 Februari 2026. Namun, Polda Metro Jaya baru melimpahkan kembali berkas tersebut pada tanggal 17 April 2026. Padahal, berdasarkan ketentuan KUHAP, batas maksimal pengembalian berkas perkara dari kepolisian ke kejaksaan adalah 14 hari.

“Ada statement dari Polda Metro Jaya bahwa berkas itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan pada 17 April 2026. Dari 9 Februari ke 17 April, itu sudah 83 atau 84 hari dan itu sudah menyalahi ketentuan Pasal 138 ayat 2 yang memberikan waktu 14 hari,” tegas Refly dalam sebuah konferensi pers.

KUHAP Lama vs. KUHAP Baru: Tetap Ada Pelanggaran

Refly Harun menjelaskan bahwa ia masih mengacu pada KUHAP lama karena berdasarkan KUHAP baru, ketika sebuah kasus sudah memasuki tahap penyidikan, maka aturan yang digunakan tetap mengacu pada KUHAP lama.

Namun, Refly juga menekankan bahwa meskipun menggunakan KUHAP baru, kepolisian tetap melakukan pelanggaran terkait batas waktu pelimpahan berkas perkara kembali ke kejaksaan. Ia merinci bahwa dalam KUHAP baru, setelah 14 hari batas waktu melengkapi berkas dan berkas diteliti oleh kejaksaan lalu dikembalikan, masih ada waktu 14 hari lagi untuk perbaikan, dan jika ada perbaikan terus ada gelar perkara khusus.

Perkiraan Refly, idealnya penyelesaian berkas perkara seharusnya dapat diselesaikan dalam kurun waktu 50 hari sebelum dilimpahkan ke pengadilan. “Kalau 14 kali 3 dan katakanlah pengadmnistrasiannya, ya kira-kira waktunya 50 hari. Sementara kasus ini, kalau hitungannya sejak 13 Januari 2026, maka Februari, Maret, April, Mei, sudah 4,5 bulan. Sudah lewat, 135 hari,” pungkasnya.

Perdebatan mengenai kewenangan penentuan P21 dan dugaan pelanggaran prosedur ini menunjukkan kompleksitas hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik dan memiliki implikasi luas. Keputusan akhir mengenai kelanjutan kasus ini kini berada di tangan para penegak hukum yang berwenang.

ShareTweetSend
Ria Fahrudin

Ria Fahrudin

Nama Ria Fahrudin paling dikenal di ranah publik Indonesia sebagai seorang jurnalis dan penulis berita lokal yang aktif berkontribusi untuk berbagai media daring di wilayah Kepulauan Riau, khususnya kota Batam.

Related Posts

Tiga Tokoh Senior Mundur, PSI Diminta Antisipasi Potensi Kader Ikut Keluar
Politik

Tiga Tokoh Senior Mundur, PSI Diminta Antisipasi Potensi Kader Ikut Keluar

20 November 2026 - 03:51
1
Dedi Mulyadi Usulkan Sufmi Dasco untuk Posisi Wakil Presiden
Politik

Dedi Mulyadi Usulkan Sufmi Dasco untuk Posisi Wakil Presiden

20 November 2026 - 01:21
1
Megawati Pilih PDIP Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo
Politik

Megawati Pilih PDIP Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo

19 November 2026 - 22:51
2
Amien Rais Sarankan Gibran Tempuh Paket C jika Ingin Maju pada Pilpres 2029
Politik

Amien Rais Sarankan Gibran Tempuh Paket C jika Ingin Maju pada Pilpres 2029

19 November 2026 - 12:51
1
Pigai Soroti Koordinasi Kemenko, Siapkan Sanksi bagi Perusak Lingkungan
Politik

Pigai Soroti Koordinasi Kemenko, Siapkan Sanksi bagi Perusak Lingkungan

18 November 2026 - 19:22
0
Trump Soroti Kemitraan Pertahanan AS-Indonesia, Puji Prabowo di Forum ASEAN
Politik

Trump Soroti Kemitraan Pertahanan AS-Indonesia, Puji Prabowo di Forum ASEAN

18 November 2026 - 11:51
2
Next Post
Koperasi Sikka: Sejahtera Anggota, Bukan Sekadar Pengurus

Koperasi Sikka: Sejahtera Anggota, Bukan Sekadar Pengurus

Bocah Tenggelam di Tanjung Sekuang Atas, Tim SAR Lakukan Pencarian

Bocah Tenggelam di Tanjung Sekuang Atas, Tim SAR Lakukan Pencarian

Discussion about this post

klikkepri.com

Klik Kepri Merupakan Portal Berita yang menyajikan informasi Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia

Copyright© 2026 | Klikkepri.com

  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Regional
  • Teknologi
  • Batam
  • Anambas
  • Bintan
  • Lingga
  • Natuna
  • Tanjung Pinang
  • Karimun
  • Disclamer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
    • Lokal
    • BP Batam
    • Batam
    • Anambas
    • Bintan
    • Karimun
    • Lingga
    • Natuna
    • Tanjung Pinang
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
    • Kriminal
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
    • Edukatif
    • Olahraga
    • Bisnis
    • Otomotif
    • Nasional
    • Lifestyle
    • Sepak Bola
    • Serba Serbi
    • Tech
    • Index

Copyright© 2026 | Klikkepri.com