Istana-DPR Bantah Kritik Dino Soal Lawatan Prabowo

Polemik Kunjungan Luar Negeri Presiden: Kritik Dino Patti Djalal dan Respons Istana

Kritik yang dilayangkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengenai frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, telah memicu perdebatan publik. Sikap pemerintah yang dinilai tidak akomodatif dan justru menyerang balik legitimasi Dino, menjadi sorotan utama.

Dino Patti Djalal, yang juga merupakan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), sebelumnya mengemukakan pandangannya terkait intensitas perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo. Ia mencatat bahwa Presiden Prabowo menghabiskan sekitar satu dari setiap enam hari masa jabatannya di luar negeri, sebuah fenomena yang menurutnya tidak lazim.

Menurut Dino, gaya diplomasi yang mengandalkan kunjungan fisik secara masif ini dinilai tidak efisien. “Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar,” ungkap Dino dalam sebuah unggahan video di akun Instagram pribadinya, @dinopattidjalal.

Untuk mengoptimalkan diplomasi dan efisiensi anggaran, Dino Patti Djalal memberikan lima rekomendasi strategis kepada Presiden. Rekomendasi tersebut meliputi:

• Memanfaatkan Komunikasi Daring: Menjaga komunikasi dengan para pemimpin dunia lainnya melalui platform daring untuk mengurangi kebutuhan perjalanan fisik yang memakan biaya.
• Optimalisasi Forum Internasional: Memanfaatkan forum-forum internasional yang sudah ada sebagai kesempatan untuk bertemu dengan kepala negara lain, sehingga lebih hemat biaya dan waktu.
• Perencanaan Misi yang Matang: Melakukan perencanaan yang matang dengan tujuan yang jelas sebelum melakukan kunjungan ke luar negeri, guna memastikan setiap perjalanan memiliki dampak maksimal.
• Menerima Tamu di Dalam Negeri: Mengutamakan penerimaan tamu dari negara lain di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri secara intensif.
• Delegasi Tugas Diplomatik: Meminta agar sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dan dapat didelegasikan, dialihkan kepada Menteri Luar Negeri, dalam hal ini Bapak Sugiono, agar fokus Presiden lebih pada isu-isu strategis.

Lebih lanjut, Dino juga mengungkapkan adanya dugaan bahwa Presiden Prabowo kerap tidak merespons permintaan pertemuan dari kepala negara lain saat menghadiri forum internasional. Ia mencontohkan sebuah insiden yang dikabarkan terjadi saat sidang PBB di New York tahun lalu, di mana Presiden Finlandia, Alexander Stubb, dikabarkan meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo, namun permintaannya tidak mendapatkan respons.

Pembelaan Istana dan Pendukung Presiden Prabowo

Menanggapi kritik tersebut, klarifikasi datang dari Sekretaris Kabinet, Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya, yang membuat video klarifikasi berdurasi 6 menit 44 detik untuk membela Presiden Prabowo. Pembelaan serupa juga disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman.

Berikut adalah poin-poin utama pembelaan yang dilontarkan oleh Istana dan para pendukung Presiden Prabowo:

Teddy Indra Wijaya: Menyinggung Rekam Jejak Dino dan Manfaat Diplomasi Langsung

Dalam pernyataannya, Teddy Indra Wijaya menyinggung latar belakang Dino Patti Djalal yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. “Terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan,” ujar Teddy dalam video yang diunggah di akun @sekretariat.kabinet.

Gaya komunikasi Teddy yang menekankan durasi singkat jabatan Dino tersebut menuai kritik dari sebagian warganet. Mereka menilai ucapan tersebut terkesan merendahkan, alih-alih berfokus pada substansi kritik yang disampaikan.

Teddy juga menjelaskan bahwa lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri bertujuan untuk membangun kedekatan emosional secara langsung dengan berbagai pemimpin dunia. Ia menekankan pentingnya hubungan yang erat antar pemimpin negara, bukan hanya terjalin saat krisis. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

Dia memaparkan beberapa klaim keberhasilan diplomasi Presiden Prabowo selama lebih dari 19 bulan menjabat. Salah satunya adalah bergabungnya Indonesia dalam kelompok negara BRICS, sebuah forum kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan bagi negara-negara berkembang utama.

Klaim keberhasilan lainnya yang disebutkan Teddy meliputi:
* Kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa yang memberikan tarif 0 persen untuk berbagai produk Indonesia.
* Masuknya aliran investasi senilai sekitar Rp 2.430 triliun ke Indonesia dalam 1,5 tahun terakhir.
* Kemampuan Indonesia untuk membebaskan warga negara yang sempat ditahan oleh militer Israel di laut bebas.

Habiburokhman: Mengkritik Gaya Komunikasi Dino dan Membandingkan Periode Pemerintahan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, secara tegas mengkritik pernyataan Dino Patti Djalal. Ia berpendapat bahwa model komunikasi yang digunakan Dino kurang tepat karena dinilai memancing publik untuk membanding-bandingkan periode pemerintahan. “Zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang seakan menjadi orang yang paling sok Kemlu,” ujar Habiburokhman di Kompleks DPR, MPR, dan DPD.

Habiburokhman menambahkan, sebagai mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino seharusnya tetap mengedepankan etika dan rasa hormat dalam menyampaikan pendapat. Ia memberikan contoh bahwa mantan presiden Amerika Serikat seperti George Bush tidak pernah mengkritik presiden penggantinya, Barrack Obama, saat menjabat.

Dalam konteks Indonesia, Habiburokhman juga membandingkan dengan pimpinan di Komisi III DPR, di mana tokoh seperti Bambang Pacul dan Benny Harman tidak pernah menyerangnya yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR. “Saya pikir tidak ada istimewanya Pak Dino. Semua orang sama, warga negara,” tegasnya.

Dukungan dari PDIP untuk Perspektif Dino Patti Djalal

Menanggapi polemik ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyoroti sikap pemerintah dalam menanggapi kritik Dino Patti Djalal.

Andreas berpendapat bahwa meskipun pemerintah berhak menjawab kritik, idealnya persoalan kunjungan luar negeri dijawab oleh Kementerian Luar Negeri sebagai kementerian teknis. “Sehingga, masyarakat tahu bagaimana kerja dan kinerja dunia diplomasi politik luar negeri Indonesia,” kata Andreas di Kompleks DPR, MPR, dan DPD.

Menurutnya, apa yang disampaikan Dino Patti Djalal kepada Presiden Prabowo Subianto sejatinya merupakan masukan konstruktif yang bertujuan untuk perbaikan pemerintahan. Ia juga menekankan bahwa latar belakang Dino Patti Djalal, sebagai mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang dikenal memiliki pengalaman luas dalam diplomasi luar negeri, layak untuk dipertimbangkan.

Ervana Trikanaputri, Andi Adam dan Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.