Upaya Pembentukan Dapil Baru DPRA: Aceh Singkil dan Subulussalam Bersatu Mengejar Perwakilan
SINGKIL – Sebuah inisiatif penting tengah digulirkan oleh sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil. Mereka berupaya keras untuk membentuk daerah pemilihan (dapil) baru Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang akan secara khusus meliputi wilayah Aceh Singkil dan Subulussalam. Usulan ini diharapkan dapat terwujud pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2029 mendatang.
Saat ini, Aceh Singkil dan Subulussalam masih tergabung dalam Dapil Aceh 9 DPRA. Dapil ini mencakup empat wilayah kabupaten/kota, yaitu Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Subulussalam. Pembentukan dapil baru ini bukan sekadar keinginan, melainkan sebuah perjuangan panjang yang didorong oleh minimnya perwakilan daerah tersebut di tingkat provinsi.
Budi Hendrawan, yang didapuk sebagai Panitia Pembentukan Dapil DPRA Aceh Singkil dan Subulussalam, menyatakan bahwa aspirasi untuk memisahkan diri dan membentuk dapil sendiri muncul setelah empat kali gelaran Pemilu. Hingga kini, belum pernah sekalipun Kabupaten Aceh Singkil berhasil menempatkan wakilnya di kursi DPRA. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai terwakilinya aspirasi masyarakat Aceh Singkil di tingkat legislatif provinsi.
Menindaklanjuti niat tersebut, para tokoh masyarakat Aceh Singkil berencana untuk melakukan audiensi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) setempat. Jadwal audiensi ini telah ditetapkan pada hari Kamis, Juni 2026, pukul 13.00 WIB.
Dalam pertemuan dengan KIP, tim panitia akan menghadirkan berbagai unsur perwakilan masyarakat. Kehadiran mereka mencakup tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, pemuda, akademisi, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat (ormas), serta perwakilan mahasiswa. Budi Hendrawan juga membuka kesempatan bagi warga lain yang memiliki kepedulian dan ingin bergabung dalam upaya ini untuk turut hadir di kantor KIP.
Akar Masalah: Minimnya Perwakilan dan Suara yang Terbuang
Semangat untuk memperjuangkan dapil baru ini, menurut Budi Hendrawan, berakar kuat dari pengalaman pahit dalam empat kali Pemilu terakhir. “Belum sekalipun Aceh Singkil memiliki wakilnya di DPRA,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Fenomena yang terjadi setiap kali Pemilu tiba adalah mayoritas pemilih di Kabupaten Aceh Singkil lebih memilih calon legislatif (caleg) yang berasal dari luar daerah. Ironisnya, meskipun ada caleg yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Aceh Singkil, tidak satu pun dari mereka yang berhasil meraih kursi di DPRA.
Padahal, jika melihat data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Aceh Singkil yang mencapai 86.556 jiwa, jumlah tersebut sebenarnya lebih dari cukup untuk mengantarkan seorang calon legislatif ke DPRA. Namun, realitasnya menunjukkan hal yang berbeda.
Pada Pemilu 2024, tercatat sekitar 78.186 warga menggunakan hak suaranya dari total DPT. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 25.727 pemilih, atau setara dengan 32 persen, yang memberikan suara untuk caleg ber-KTP Aceh Singkil. Sementara itu, mayoritas suara, yakni 52.459 pemilih atau setara dengan 67 persen, justru dialihkan kepada caleg dari luar daerah.
Dampak Nyata: Aspirasi yang Sulit Disuarakan
Kondisi minimnya perwakilan ini berdampak langsung pada kemampuan masyarakat Aceh Singkil untuk menyuarakan aspirasi mereka. Akibatnya, aspirasi tersebut sulit untuk diakomodir dan dimasukkan ke dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Hal ini terjadi karena tidak adanya wakil daerah yang duduk di parlemen provinsi untuk memperjuangkan kepentingan tersebut.
Pada Pemilu 2024 lalu, sempat muncul secercah harapan bagi Aceh Singkil untuk menempatkan wakilnya di DPRA. Terdapat 21 caleg asal Aceh Singkil yang terdaftar, termasuk nama-nama yang cukup dikenal seperti Fakhrudin Pardosi, Yulihardin, dan Wanhar Lingga. Namun, harapan tersebut belum terwujud, karena total suara yang berhasil diraih oleh caleg DPRA asal Aceh Singkil hanya mencapai 25.727 suara.
Melihat kegagalan yang berulang ini, para tokoh masyarakat Aceh Singkil kini bersepakat untuk mengambil langkah lebih konkret. Usulan pembentukan Dapil DPRA yang mencakup Aceh Singkil dan Subulussalam menjadi solusi yang mereka yakini dapat mengatasi persoalan mendasar ini. Dengan adanya dapil tersendiri, diharapkan kedua wilayah ini dapat memiliki kekuatan politik yang lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya di tingkat provinsi.










Discussion about this post