Camat Bangun Purba Dicopot Sementara Akibat Dugaan Kecurangan Pilkades
Seorang pejabat publik di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tengah menghadapi sorotan tajam dan tindakan disiplin akibat dugaan keterlibatan dalam kecurangan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Perguroan. Boby Arianto, yang menjabat sebagai Camat Bangun Purba, telah dicopot sementara dari jabatannya pada Juni 2026. Keputusan ini diambil setelah muncul laporan yang menyebutkan keterlibatannya dalam upaya memanipulasi hasil Pilkades di Desa Perguroan.
Dugaan kecurangan ini bukan hanya sekadar isu yang beredar, tetapi telah sampai ke telinga Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan. Sang Bupati dilaporkan murka atas laporan tersebut dan segera memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Boby Arianto. Demi memastikan kelancaran proses investigasi, pencopotan sementara ini dilakukan sembari menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut mengenai keterlibatannya dalam Pilkades Perguroan.
Kronologi Dugaan Kecurangan dan Reaksi Publik
Kasus ini bermula ketika Boby Arianto, bersama dengan mantan Camat Bangun Purba, Marianto Irawadi, dilaporkan secara aktif mengajak warga untuk memberikan suara atau mencoblos calon nomor urut 1, Anton Sembiring. Tindakan ini diduga kuat melanggar prinsip netralitas dan profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pejabat publik.
Lebih lanjut, laporan dari masyarakat menyebutkan bahwa Boby Arianto diduga melakukan kampanye terselubung pada masa tenang sebelum hari pemilihan. Warga dikumpulkan di Dusun IV dengan tujuan untuk memenangkan calon kepala desa petahana, Anton Sembiring. Aktivitas ini jelas melanggar aturan tahapan Pemilu yang seharusnya steril dari segala bentuk provokasi atau ajakan memilih.
Tindakan yang diduga dilakukan oleh Boby Arianto ini menimbulkan kekecewaan mendalam, terutama di kalangan pendukung Maruli Barus, calon kepala desa nomor urut 2. Kekecewaan tersebut kemudian berujung pada kemarahan warga. Sebelum adanya tindakan pencopotan sementara, rumah dinas dan kantor Camat Bangun Purba sempat digeruduk oleh masyarakat yang kesal atas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Boby Arianto. Mereka menuntut kejelasan dan keadilan atas proses Pilkades yang mereka nilai telah dicemari.
Profil Singkat Boby Arianto
Boby Arianto merupakan pejabat administrasi pemerintahan yang memiliki rekam jejak pendidikan yang solid. Ia adalah lulusan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), sebuah institusi pendidikan yang menjadi gerbang utama bagi calon pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia. Latar belakang pendidikannya mencakup gelar S.STP. (Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan) dan M.AP. (Magister Administrasi Publik), yang menunjukkan pemahaman mendalamnya dalam bidang kependudukan dan administrasi pemerintahan.
Meskipun informasi detail mengenai tanggal lahir, tempat lahir, serta riwayat pendidikan formalnya dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi tidak sepenuhnya tersedia di publik, kariernya dalam birokrasi tercatat cukup beragam. Sebelum menduduki posisi sebagai Camat Bangun Purba, Boby Arianto pernah memegang sejumlah jabatan penting lainnya. Ia diketahui pernah menjabat sebagai Lurah Lubuk Pakam III pada tahun 2020. Selain itu, Boby juga pernah tercatat sebagai Sekretaris Camat Pancur Batu dan sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Bangun Purba.
Pada Agustus 2025, Boby Arianto kemudian resmi dilantik sebagai Camat Bangun Purba. Namun, sayangnya, amanah jabatan yang diemban tersebut diduga disalahgunakan, yang berujung pada kasus dugaan kecurangan Pilkades Perguroan ini. Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi yang jelas mengenai alasan Boby Arianto ikut campur dalam urusan Pilkades Desa Perguroan, serta apa hubungan spesifiknya dengan Anton Sembiring, calon kepala desa petahana di desa tersebut.
Dampak dan Implikasi
Kasus ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting mengenai integritas pejabat publik dan jalannya proses demokrasi di tingkat desa.
- Integritas Pejabat Publik: Dugaan kecurangan yang melibatkan seorang camat menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana pejabat publik seharusnya bertindak dan menjaga netralitas mereka dalam berbagai proses pemilihan.
- Kepercayaan Masyarakat: Tindakan seperti ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, terutama jika proses investigasi dan penegakan hukum tidak dilakukan secara transparan dan adil.
- Proses Demokrasi Lokal: Pilkades adalah fondasi penting bagi demokrasi di tingkat akar rumput. Kecurangan dalam proses ini dapat merusak legitimasi kepala desa terpilih dan menimbulkan konflik berkepanjangan di masyarakat.
- Peran Inspektorat: Keterlibatan Inspektorat dalam pemeriksaan menunjukkan pentingnya fungsi pengawasan internal dalam pemerintahan untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran etika dan hukum.
Pencopotan sementara Boby Arianto menjadi langkah awal dalam proses penegakan disiplin. Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat akan menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan sanksi disiplin yang lebih berat jika terbukti bersalah, atau pemulihan nama baik jika tuduhan tersebut tidak terbukti. Kasus ini juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh aparatur sipil negara untuk senantiasa memegang teguh sumpah jabatan dan menjaga profesionalisme.










Discussion about this post