Evaluasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Pasca Pergantian Pimpinan Badan Gizi Nasional
Pergantian pimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) memicu perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara tegas meminta dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul pencopotan tiga pimpinan BGN sebelumnya, yaitu Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung, serta penunjukan pimpinan baru yang diharapkan membawa angin segar bagi pelaksanaan program prorakyat ini.
Pemerintah telah menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Posisi Wakil Kepala BGN kini diperkuat dengan kehadiran Mayjen Trenggono dan Agustina Arumsari. DPR RI menyambut baik pergantian ini, melihatnya sebagai bukti bahwa aspirasi masyarakat didengar dan direspons oleh pemerintah, terutama dalam konteks pelaksanaan program MBG yang sangat krusial bagi peningkatan gizi masyarakat.
“Nah sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi dini dilakukan menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat dan penerima manfaat,” ujar Dasco pada Selasa malam (2/6/2026) di Gedung DPR RI.
Harapan DPR RI untuk Program Makan Bergizi Gratis
DPR RI memiliki harapan besar agar pergantian kepemimpinan ini tidak serta-merta menghambat kelancaran program MBG yang telah berjalan. Sebaliknya, diharapkan momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan pelaksanaan program, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dasco menambahkan bahwa pergantian ini dinilai lebih didorong oleh keinginan pemerintah untuk melakukan perbaikan fundamental dalam tata kelola program. Selain itu, penguatan kerja sama lintas kementerian dan lembaga juga menjadi salah satu fokus utama.
“Dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang memang harus dibenahi berdasarkan catatan pemerintah,” jelas Dasco.
Latar Belakang Perombakan Pimpinan BGN
Keputusan pergantian pimpinan BGN ini, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk memperbaiki tata kelola organisasi. Perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara signifikan.
Prasetyo Hadi mengklaim bahwa perombakan ini merupakan hasil dari proses monitoring dan evaluasi yang mendalam terhadap kinerja BGN selama kurang lebih satu setengah tahun terakhir. Proses evaluasi ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perubahan demi kebaikan program.
Peran Strategis BGN dan Kebutuhan Tata Kelola yang Kuat
Menteri Sekretaris Negara menekankan peran BGN yang sangat strategis dalam mendukung agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, lembaga ini mutlak membutuhkan tata kelola yang kokoh dan koordinasi lintas sektor yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
“Tugas ini menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif dan kepemimpinan yang mampu memastikan semua program berjalan tepat sasaran dan tepat waktu sesuai dengan prinsip akuntabilitas,” tegas Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan pada Selasa (2/6/2026).
Perombakan kepemimpinan ini diharapkan menjadi titik tolak bagi BGN untuk lebih profesional dalam menjalankan fungsinya, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan. Evaluasi yang komprehensif akan menjadi kunci untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan merumuskan strategi baru yang lebih efektif di masa mendatang. Dengan kepemimpinan yang baru dan fokus pada perbaikan tata kelola, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat mencapai tujuannya dengan lebih optimal.
Discussion about this post