Desakan Penahanan Mantan Bupati Pulau Taliabu Terkait Kasus Korupsi Rp17,5 Miliar
Ternate – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara menyuarakan desakan kuat agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara segera melakukan penahanan terhadap Aliong Mus, mantan Bupati Pulau Taliabu. Langkah ini dianggap krusial menyusul penetapan Aliong Mus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu yang merugikan negara senilai Rp17,5 miliar.
Hingga berita ini diturunkan, status tersangka Aliong Mus belum diikuti dengan penahanan oleh pihak Kejati Malut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi hambatan dalam proses penyidikan dan jalannya penegakan hukum yang efektif.
Ketua LBH Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, mengapresiasi langkah Kejati Malut yang telah menetapkan Aliong Mus sebagai tersangka. Menurutnya, keberanian Kejati Malut dalam memproses hukum figur dengan pengaruh politik yang kuat menunjukkan komitmen terhadap prinsip bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan atau dinasti politik.
“Penetapan tersangka ini adalah langkah yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Maluku Utara. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan bagi mereka yang memiliki posisi strategis,” ujar Zulfikran.
Alasan Mendesak Penahanan
Zulfikran Bailussy menekankan bahwa penahanan tersangka dalam kasus korupsi bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah keharusan demi menjaga integritas dan kelancaran proses hukum. Ia merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur alasan-alasan penahanan.
Beberapa alasan penahanan yang diatur dalam KUHAP, termasuk pembaruan dalam rezim KUHAP baru, antara lain:
- Kekhawatiran Tersangka Melarikan Diri: Penahanan dapat dilakukan jika ada indikasi kuat bahwa tersangka berpotensi kabur untuk menghindari proses hukum.
- Merusak atau Menghilangkan Barang Bukti: Tersangka yang ditahan dapat dicegah untuk melakukan perusakan atau penghilangan barang bukti yang krusial bagi kelengkapan investigasi.
- Mengulangi Tindak Pidana: Penahanan bertujuan untuk mencegah tersangka melakukan kejahatan serupa di kemudian hari.
- Mempengaruhi atau Mengintervensi Saksi: Dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, potensi intervensi terhadap saksi, baik dari kalangan birokrasi maupun masyarakat, sangatlah tinggi. Penahanan dapat meminimalisir risiko ini.
- Menghambat Proses Penegakan Hukum dan Penyidikan: Keberadaan tersangka di luar tahanan dapat memberikan peluang untuk melakukan manuver politik atau ekonomi yang dapat menghambat jalannya penyidikan.
Dalam konteks kasus korupsi yang melibatkan mantan kepala daerah dan melibatkan jaringan birokrasi, Zulfikran menilai potensi intervensi terhadap saksi dan dokumen sangatlah besar. Oleh karena itu, penahanan Aliong Mus menjadi langkah preventif yang sangat vital.
“Mengingat perkara tindak pidana korupsi merupakan kategori extraordinary crime, aparat penegak hukum harus menerapkan langkah-langkah yang tegas dan terukur. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.
Tuntutan Pengusutan Tuntas dan Evaluasi Tata Kelola
LBH Ansor Maluku Utara tidak hanya berhenti pada desakan penahanan Aliong Mus. Mereka juga menuntut agar proses hukum ini tidak berhenti pada satu tersangka saja. Penyidik diminta untuk berani menggali lebih dalam kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati, memerintahkan, atau bersama-sama melakukan perbuatan pidana dalam proyek pembangunan Isda tersebut.
Prinsip pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, menurut Zulfikran, seharusnya tidak hanya menyasar pada pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan terkait anggaran dan pelaksanaan proyek.
“Kasus ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola anggaran di Kabupaten Pulau Taliabu, bahkan di daerah lain di Maluku Utara. Penegakan hukum tidak boleh hanya bersifat simbolik, melainkan harus mampu menghadirkan efek jera dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” ujarnya.
LBH Ansor Malut berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum ini agar berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi, baik itu dari ranah politik maupun kekuatan ekonomi.
Latar Belakang Kasus Korupsi Pembangunan Isda Taliabu
Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu senilai Rp17,5 miliar ini memang telah bergulir dan memunculkan beberapa nama sebagai tersangka. Sebelumnya, telah ditetapkan tiga orang tersangka yang saat ini tengah menjalani proses persidangan.
Ketiga tersangka tersebut adalah:
- Yopi, selaku Komisaris PT. Damai Sejahtera Membangun.
- Suprayitno, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Taliabu.
- Melankton, selaku pelaksana kegiatan atau kontraktor.
Dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Malut, terungkap bahwa ada beberapa pihak yang turut menerima aliran dana dari proyek tersebut, termasuk Aliong Mus yang diduga menerima senilai Rp2,4 miliar.
Perbuatan para tersangka ini dinilai telah melanggar dan diancam dengan pasal-pasal dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Secara spesifik, mereka dijerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, mereka juga diancam dengan Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.










Discussion about this post