Penyangkalan Jusuf Kalla terhadap Tuduhan Pendanaan Isu Ijazah Palsu Jokowi
Jusuf Kalla (JK) secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya mendanai isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam upaya tersebut dan menolak segala bentuk dugaan yang menyebutkan bahwa dirinya memberikan dana hingga Rp5 miliar kepada pihak tertentu untuk memperkarakan ijazah Jokowi.
Tuduhan ini muncul setelah beredarnya video di media sosial yang menunjukkan JK memberikan dana kepada Roy Suryo. Namun, JK dengan tegas menyangkal semua informasi tersebut. “Saya tidak pernah terlibat dalam hal itu, tidak pernah membantu siapa pun, apalagi sampai mendanai,” ujar JK di kediamannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026).
JK juga mengaku tidak mengenal Rismon Hasiholan Sianipar, sosok yang disebut dalam video tersebut. Ia mempertanyakan klaim adanya pertemuan antara dirinya dan pihak terkait. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak hanya tidak benar, tetapi juga telah merugikan nama baiknya.
Karena itu, JK menunjuk kuasa hukumnya untuk segera membuat laporan resmi ke Bareskrim Polri guna mencari kejelasan hukum. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk penegasan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam upaya menggiring opini publik atau menyebarkan isu negatif terhadap pihak mana pun.
Kuasa Hukum Jusuf Kalla akan Laporkan Rismon Sianipar
Abdul Haji Talaohu, kuasa hukum JK, menjelaskan bahwa tindakan ini diputuskan karena sudah masuk dalam kategori pencemaran nama baik. Terlebih, masalah ini sudah menjadi atensi publik. Ucapan tersebut kata dia, banyak beredar di media sosial.
“Besok kami akan ke Bareskrim atau mungkin nanti antara Bareskrim atau Polda Metro di Direktur Siber. Untuk membuat laporan polisi. Nanti kami konsultasi dulu biasanya atas pernyataan telak yang telah mencoreng mencemarkan nama baik Pak JK,” jelasnya.
Rismon Sianipar Menandatangani Kesepakatan Restorative Justice
Seperti diketahui, salah satu tersangka dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yakni Rismon Hasiholan Sianipar telah menandatangani kesepakatan restorative justice (RJ) dengan para pelapor di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (1/4/2026). Penandatanganan RJ tersebut berlangsung selama lebih kurang dua jam.
Rismon menyatakan proses RJ dilakukan tanpa tekanan atau intervensi pihak mana pun. Ia menegaskan langkah tersebut didasarkan pada penelitian terbarunya yang melibatkan sejumlah variabel teknis, seperti geometri, pencahayaan, dan resolusi.
“Hari ini proses RJ tanpa ada paksaan tanpa ada intervensi dari pihak manapun saya ceritakan kepada pengacara saya Jahmada Girsang lalu diproses di Polda Metro Jaya. Jadi tidak ada pengaruh dari siapa pun, murni dari hasil penelitian saya yang baru yang melibatkan variabel apa namanya, geometri, pencahayaan, maupun variabel resolusi,” kata dia.
Ia juga memastikan penelitiannya bersifat independen dan akan diselesaikan dengan kesimpulan terbaru yang berbeda dari sebelumnya.
Proses Hukum Tetap Berjalan
Perwakilan pelapor, Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan, menyebut kesepakatan ini menjadi penyelesaian perkara antara kedua pihak. Ia mengatakan bahwa pertemuan berlangsung hangat dan penuh apresiasi.
“Saya rasa semua sudah tahu, akrab disapa Bang Rismon. Beliau sahabat saya sekarang pada pertemuan yang sangat hangat ini, pengacara Bang Rismon sangat handal dalam bernegosiasi, itu luar biasa sekali dalam memenuhi prestasinya sebagai pengacara, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat,” ucap Ade.
Para pelapor sepakat tidak melanjutkan proses hukum terhadap Rismon di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Namun, proses hukum terhadap pihak lain yang terkait kasus ini tetap berjalan.
Karni Ilyas Diperiksa sebagai Saksi
Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa jurnalis senior Karni Ilyas sebagai saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan Karni telah memenuhi panggilan penyidik Unit V Subdit Kamneg pada Selasa (31/3/2026).
“Ada panggilan dari penyidik terkait tentang saksi terkait tentang perkara ijazah (Jokowi), saksi peristiwa. Nah, kami juga masih mendalami, kita melihat bahwa kemarin memang Pak Karni hadir sebagai saksi,” tutur Budi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (1/4/2026).
Selain Karni, beberapa petinggi media juga dipanggil, termasuk jurnalis Aiman Witjaksono, yang akan diperiksa Kamis (2/4/2026). Pemeriksaan terhadap jurnalis bertujuan menelusuri tayangan televisi yang memuat isu ijazah Jokowi.










Discussion about this post