Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pemerasan. Dari total uang sebesar Rp 5 miliar yang dia minta kepada belasan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekitar Rp 2,7 miliar sudah diterima oleh Gatut. Uang tersebut digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk pembelian sepatu merek ternama, biaya pengobatan, dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Forkopimda Tulungagung.
Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan hal ini saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Merah Putih pada malam Sabtu (11/4). Menurutnya, Gatut meminta uang tersebut secara langsung atau melalui ajudannya yang bernama YOG.
”Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian sepatu bermerek, pembayaran biaya berobat, jamuan makan, serta kebutuhan pribadi lainnya yang dimintakan atau dibebankan pada anggaran OPD. Meskipun sebenarnya bupati telah memiliki anggaran operasional sendiri,” jelas Asep Guntur Rahayu.
Selain untuk kebutuhan pribadi, Asep juga menyampaikan bahwa Gatut menggunakan uang hasil pemerasan dari anak buahnya untuk memberikan THR kepada sejumlah Forkopimda di Tulungagung. KPK sebelumnya telah memperingatkan agar praktik semacam ini tidak dilakukan oleh seluruh penyelenggara negara.
”Uang tersebut juga digunakan oleh GSW (Gatut) untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di Tulungagung,” tambah Asep Guntur Rahayu.
Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK sejak kemarin (10/4), ditemukan fakta bahwa para pimpinan OPD di Tulungagung sampai meminjam uang atau menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan bupati. Asep mengakui bahwa KPK belum pernah menangani kasus korupsi dengan modus seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, KPK memutuskan untuk menghentikan aksi tersebut agar tidak terus berulang.
”Tindak pidana ini bisa membuka modus baru, seperti pengaturan proyek dan gratifikasi untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan oleh para pejabat OPD agar disetorkan kepada para bupati. Ini bisa menjadi efek bola salju,” ujar Asep Guntur Rahayu.
Sebelum melakukan aksinya, Gatut memanggil sejumlah kepala OPD untuk menandatangani surat pernyataan. Ada dua surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh para kepala OPD. Pertama, surat pernyataan yang berisi kesediaan mundur dari jabatan dan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedua, surat pertanggungjawaban mutlak atas pengelolaan anggaran di masing-masing OPD.










Discussion about this post