Rapat Koordinasi Pemkab Cirebon Bahas Raperbup ASB 2027 dan Perubahan APBD 2026
Pada Senin, 25 Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar rapat koordinasi untuk membahas dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) terkait Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2027 serta perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat JDIH mulai pukul 09.00 WIB ini menjadi momen penting dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon membuka rapat dengan hadirnya sejumlah jajaran penting daerah, seperti Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cirebon, serta Tim Kerja 3 Zonasi Kabupaten Cirebon. Rapat ini merupakan wujud dari arahan dan dukungan dari Kepala Kanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, yang menekankan pentingnya penyusunan produk hukum yang harmonis dan transparan.
Pembahasan Raperbup ASB 2027
Agenda pertama dalam rapat ini adalah pembahasan Raperbup tentang Analisis Standar Belanja (ASB). Forum diskusi fokus pada penyesuaian kewajaran beban kerja dan biaya kegiatan yang merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan pedoman terbaru dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Diskusi juga menyoroti perbedaan antara Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sebagai metode perhitungan dengan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai standar pagu. Pihak BPKAD dan Bagian Hukum Kabupaten Cirebon sepakat untuk terus menyesuaikan redaksi aturan dengan sistem aplikasi keuangan daerah agar perubahan harga dinamis dapat diakomodir tanpa menimbulkan temuan administratif di kemudian hari.
Perubahan APBD 2026
Agenda berikutnya adalah pembahasan Raperbup Perubahan Penjabaran APBD 2026. Dalam sesi ini, forum membahas tata cara pergeseran anggaran antar organisasi maupun antar objek belanja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Kanwil Kemenkum Jabar memberikan sejumlah catatan krusial, salah satunya terkait aturan pengalokasian Sisa Dana Tunjangan Guru ASND yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik. Selain itu, pihak Kanwil juga menyoroti adanya perbedaan besaran angka APBD pada draf Raperbup saat ini dengan peraturan penjabaran sebelumnya.
Penyusunan Regulasi yang Harmonis
Menanggapi masukan tersebut, pihak BPKAD menjelaskan bahwa perbedaan tersebut murni karena proses input yang beriringan dengan pencairan dan sistem simultan, yang akan segera disinkronkan kembali bersama Bagian Hukum sebelum ditetapkan. Kegiatan penyusunan harmonisasi yang kooperatif ini pun akhirnya ditutup oleh ketua tim kerja 3 Kabupaten Cirebon pada pukul 10.30 WIB.
Rapat ini menunjukkan komitmen Pemkab Cirebon dalam menyusun regulasi yang tidak hanya sesuai dengan aturan yang lebih tinggi, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan kondisi dinamis keuangan daerah. Dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif, diharapkan kedua Raperbup ini dapat segera disahkan dan menjadi dasar pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan transparan.










Discussion about this post