
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memimpin rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bersama pemerintah dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3).
Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah, termasuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Mereka hadir sebagai bagian dari pembicaraan tingkat I terkait revisi regulasi kepolisian.
Dalam pembukaan rapat, Habiburokhman menyampaikan bahwa agenda yang dibahas merupakan tahapan resmi pembahasan RUU Polri antara DPR dan pemerintah.
“Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita bisa hadir dalam rapat hari ini dalam rangka pembicaraan tingkat 1 membahas RUU tentang perubahan ketiga undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut RUU tentang Polri pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat,” ujar Habiburokhman.
Ia kemudian menyatakan bahwa jumlah kehadiran anggota dewan telah memenuhi syarat kuorum sehingga rapat dapat dilanjutkan.
“Sesuai dengan laporan sekretariat dapat dikonfirmasi bahwa pada hari ini kuorum sudah terpenuhi, saya mohon rekan-rekan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum dan kita selesaikan tepat pukul 15.00 ya sepakat ya,” ujarnya.
Proses Pembahasan RUU Polri
Pembahasan RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjadi salah satu prioritas utama Komisi III DPR RI. RUU ini diharapkan mampu memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dan efektif dalam menjalankan tugas serta wewenang kepolisian.
Beberapa isu yang akan dibahas meliputi perbaikan struktur organisasi kepolisian, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penegakan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, RUU ini juga diharapkan mampu menyeimbangkan kewenangan antara lembaga negara dan pihak-pihak terkait dalam menjalankan fungsi kepolisian.
Partisipasi Pemerintah dalam Rapat
Kehadiran para menteri dari berbagai kementerian menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung proses penyusunan RUU ini. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, hadir sebagai representasi pemerintah dalam rapat dengar pendapat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara DPR dan pemerintah dalam merancang regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas turut menyampaikan pandangan mereka mengenai aspek finansial dan hukum dalam RUU tersebut. Mereka menilai bahwa regulasi ini harus diiringi dengan alokasi anggaran yang memadai serta mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
Langkah Berikutnya
Setelah rapat dengar pendapat ini, Komisi III DPR RI akan melanjutkan pembahasan RUU Polri secara lebih mendalam. Diharapkan, proses ini dapat selesai dalam waktu yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Selain itu, Komisi III juga akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga otonom, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat, untuk memastikan bahwa RUU ini mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Proses pembahasan RUU ini juga akan diikuti oleh publik, baik melalui media massa maupun platform digital, agar masyarakat dapat memantau perkembangan terkini.
Kesimpulan
Rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menandai langkah awal dalam proses pembahasan RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dengan partisipasi aktif pemerintah dan komitmen DPR, diharapkan RUU ini dapat segera dirancang dan disahkan dalam waktu dekat.










Discussion about this post