Anggaran PNS yang Pensiun dan Dampaknya terhadap PPPK
Di Jakarta, anggaran yang dialokasikan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW). Gaji PPPK dapat dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan P3K PW bisa ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu.
Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik), Herlambang Susanto, menyampaikan hal tersebut. Menurutnya, hingga saat ini, ASN yang pensiun berasal dari kalangan PNS. Gaji PNS bersumber dari APBN.
“Dengan banyaknya ASN PNS yang pensiun, maka anggaran APBN akan ada, untuk secara bertahap menyejahterakan ASN PPPK dengan mengakomodasi gajinya bersumber APBN,” ujar Herlambang kepada JPNN, Senin (25/5).
Dia menambahkan, ini menjadi tugas daerah dalam menuntaskan status honorer menjadi ASN lebih cepat, meskipun terbentur oleh kemampuan anggaran yang ada atau karena belanja pegawai yang sudah melebihi 30%.
Regulasi Baru yang Diharapkan
Herlambang menegaskan bahwa perlu adanya regulasi baru yang akan dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang mencakup aturan bagi ASN PPPK dan PPPK paruh waktu terkait jaminan keberlanjutan masa kerjanya. Aturan ini akan secara otomatis berdasarkan kinerjanya, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) masa kontrak hingga Batas Usia Pensiun (BUP).
“PPPK juga membutuhkan jaminan hari tua seperti yang dirasakan oleh teman-teman ASN PNS. Ini untuk memberikan rasa aman dan kepastian berkelanjutan bagi PPPK,” ujarnya.
Herlambang juga mengingatkan agar penyelesaian honorer dalam pengangkatan PPPK 2024 tidak hanya dianggap sebagai penghargaan atas pengabdian, tetapi setelah masa kontrak habis, mereka tidak menjadi korban dari batasan 30% belanja pegawai sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Peran Pemerintah Pusat
Diperlukan peran serta pemerintah pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, untuk menyuntikkan anggaran bagi daerah-daerah yang sedang menuntaskan status honorer dan mengisi kebutuhan ASN di daerahnya.
Menurut Herlambang, di daerah masih tersisa honorer. Salah satunya adalah honorer yang masuk TMS atau tidak memenuhi syarat pada seleksi PPPK 2024. Namun, karena UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN melarang adanya honorer, dan pembatasan belanja pegawai 30%, efisiensi anggaran dan lainnya, maka sisa honorer tersebut dialihkan ke barang dan jasa.
Beberapa di antaranya diangkat menjadi PJLP atau penyedia jasa lainnya perorangan maupun dialihdayakan ke pihak ketiga.
“Bila pemerintah pusat menambah anggaran ke daerah, akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan status honorer dan memenuhi kebutuhan ASN,” kata Herlambang.









Discussion about this post