JAKARTA – Selamat pagi, para pembaca setia. Pada hari ini, kami hadirkan berita terpopuler sepanjang Rabu (20/5) yang mencakup berbagai isu penting terkait kepegawaian dan pendidikan. Berikut beberapa poin utama yang menjadi perhatian masyarakat, seperti usulan integrasi P3K PW menjadi PPPK penuh, dorongan PGRI untuk pengangkatan PNS, serta jaminan tidak ada PHK untuk mengisi kekosongan guru. Simak penjelasannya di bawah ini.
1. Prof Tedi Usulkan P3K PW Diintegrasikan Menjadi PPPK Penuh, Begini Argumentasinya
Seorang pakar hukum administrasi kepegawaian dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Prof Tedi Sudrajat, mengusulkan agar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3K PW diintegrasikan menjadi PPPK penuh. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, kesejahteraan, dan jenjang karier aparatur sipil negara.
“Menurut pandangan saya, PPPK paruh waktu sebaiknya dihilangkan saja dan diintegrasikan menjadi PPPK,” ujarnya saat berada di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa (19/5).
2. PGRI Dorong PPPK & P3K PW Diangkat PNS, Guru Honorer Ikut Seleksi CPNS
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu (P3K PW) sebaiknya diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, guru honorer yang sudah tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik) juga diusulkan untuk ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menjelaskan bahwa tujuan dari PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK hanya sebagai jalan pintas. Hal ini dikarenakan UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menuntut adanya PNS dan PPPK.
3. Prof Tedi Sudrajat: PPPK Paruh Waktu Sebaiknya Dihilangkan Saja
Status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu (PW) mendapat perhatian khusus dari Prof Tedi Sudrajat. Ia mengusulkan agar status tersebut diintegrasikan menjadi PPPK penuh guna memperkuat kepastian hukum, kesejahteraan, dan jenjang karier aparatur sipil negara.
“Menurut pandangan saya, PPPK paruh waktu sebaiknya dihilangkan saja dan diintegrasikan menjadi PPPK,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa (19/5/2026).
4. Pakar Sebut Permendikbud di Kasus Chromebook Adalah Mens Rea yang Sulit Dibantah
Narasi publik yang membentengi mantan Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dinilai mulai terbongkar. Asumsi bahwa latar belakang akademis universitas top dunia serta ketiadaan aliran dana langsung ke rekening pribadi sebagai bukti bersihnya dari niat jahat (mens rea), dipatahkan oleh dokumen-dokumen formil di persidangan.
Analisis hukum dari praktisi sekaligus pendiri Kairos Advocates Andi Ryza Fardiansyah menegaskan bahwa hukum pidana bekerja dengan indikator objektif, bukan berdasarkan reputasi sosial atau moralitas subjektif seorang terdakwa.
5. Mendikdasmen Ungkap Strategi Pemerintah Memenuhi Kebutuhan Guru ASN, Pastikan Tidak Ada PHK
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan pembahasan terkait penataan guru ke depan. Pembahasan ini dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga.
Menurut dia, berbagai upaya terus dilakukan supaya kebutuhan guru tetap terpenuhi dan layanan pendidikan berjalan baik.
Simak! Video Pilihan Redaksi:










Discussion about this post