Penjelasan Menteri HAM Mengenai Film “Pesta Babi”
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengungkapkan bahwa dirinya telah menonton film dokumenter berjudul “Pesta Babi”. Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai pendapatnya terhadap film tersebut, ia justru memberikan jawaban yang tidak langsung menjawab.
Pigai menyatakan bahwa sebagai Menteri HAM, ia sudah menyampaikan pandangan resmi terkait film tersebut. Oleh karena itu, ia merasa tidak perlu lagi memberikan penjelasan tambahan.
“Saya sudah nonton,” kata Pigai kepada wartawan usai menghadiri Kelas Jurnalis HAM di Green Forest Resort, Cihideung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (20/05/2026).
Namun ketika ditanyakan lebih lanjut tentang tanggapan pribadinya terhadap film tersebut, Pigai justru membalikkan pertanyaan kepada pewawancara. Ia bertanya, “Tanggapannya menurut kamu gimana?”
Ia kemudian menegaskan bahwa sebagai Menteri HAM, dirinya sudah menyampaikan pendapat resmi, sehingga tidak perlu lagi ditanyai lebih lanjut. Pigai menekankan bahwa tanggapan resmi terhadap film “Pesta Babi” harus datang dari posisi menteri, bukan dari individu lain.
“Yang berani menyatakan pendapat terhadap pesta babi itu adalah Menteri HAM. Maka tidak perlu diminta tanggapannya bagaimana,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan klarifikasi mengenai isu penghentian kegiatan nobar film “Pesta Babi” di beberapa lokasi. Menurut Yusril, pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan atau kebijakan untuk melarang pemutaran maupun kegiatan nobar film dokumenter tersebut.
Klarifikasi ini disampaikan oleh Yusril untuk merespons berbagai laporan mengenai pembubaran acara nobar di beberapa perguruan tinggi. Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Kamis (14/05/2026), Yusril menjelaskan bahwa penghentian nobar di beberapa perguruan tinggi, seperti di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, disebabkan oleh masalah prosedur administratif internal kampus. Hal ini bukan akibat intervensi dari pemerintah pusat.
Menurut Yusril, hal ini terbukti dari lancarnya kegiatan serupa di wilayah lain seperti Bandung dan Sukabumi. Ia menegaskan bahwa pembubaran nobar film “Pesta Babi” bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat.
Peran Pemerintah dalam Kebijakan Film
Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan formal yang melarang pemutaran film dokumenter. Sebaliknya, setiap institusi pendidikan memiliki otonomi dalam mengatur kegiatan yang diadakan di lingkungan kampusnya. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh kampus terkait dengan pemutaran film harus dilihat sebagai keputusan internal, bukan campur tangan dari pihak luar.
Selain itu, Yusril juga menekankan bahwa kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang bersifat edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat harus didukung, selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.
Kesimpulan
Film “Pesta Babi” menjadi topik yang menarik perhatian publik, baik secara politik maupun sosial. Meskipun ada beberapa kasus pembubaran kegiatan nobar, hal ini tidak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, masalah tersebut lebih berkaitan dengan prosedur internal kampus. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap informasi yang beredar dan mencari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.










Discussion about this post