.CO.ID-JAKARTA
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan ekspor dan meningkatkan penerimaan negara sejak Juni 2026.
Kebijakan ini menetapkan bahwa penjualan ekspor sejumlah komoditas SDA harus dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan ekspor lebih terkontrol dan transparan.
Menurut Prabowo, aturan baru tersebut akan mencakup komoditas utama seperti crude palm oil (CPO), batu bara, hingga paduan besi dan ferro alloy. Seluruh hasil penjualan ekspor nantinya akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk kepada para pelaku usaha sebagai bagian dari fasilitas pemasaran atau marketing facility.
“Kita wajibkan penjualannya harus melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Ia menegaskan kebijakan tersebut bertujuan memperketat pengawasan dan monitoring ekspor guna memberantas praktik under invoicing, pemindahan harga (transfer pricing), serta pelarian devisa hasil ekspor yang selama ini dinilai merugikan negara.
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh nilai ekspor SDA tercatat dengan baik sehingga potensi penerimaan pajak dan pendapatan negara dapat dioptimalkan. Dengan tata kelola baru tersebut, pemerintah berharap Indonesia mampu meningkatkan penerimaan dari sektor SDA seperti yang dilakukan sejumlah negara lain.
“Kebijakan ini kita harapkan penerimaan bisa seperti Meksiko, Filipina dan negara tetangga,” katanya.
Menurut Prabowo, selama ini Indonesia belum memperoleh manfaat maksimal dari kekayaan alam yang dimiliki karena lemahnya pengawasan terhadap tata niaga ekspor. Karena itu, pemerintah ingin mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan perdagangan komoditas strategis nasional.
“Kita tidak mau penerimaan paling rendah karena kita tidak berani kelola milik sendiri,” pungkasnya.
Alasan Penerapan Kebijakan Baru
Beberapa alasan utama di balik penerapan kebijakan ini antara lain:
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap tidak ada lagi praktik manipulasi nilai ekspor yang merugikan negara.
- Mencegah kerugian negara: Penggunaan BUMN sebagai pengekspor tunggal diharapkan mencegah pelarian devisa dan penyalahgunaan sistem transfer pricing.
- Optimalisasi pendapatan negara: Dengan tata kelola yang lebih baik, pemerintah yakin akan mendapatkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari sektor SDA.
Dampak yang Diharapkan
Penerapan kebijakan ini diharapkan memberikan dampak positif pada berbagai aspek, termasuk:
- Stabilitas ekonomi: Pendapatan negara yang lebih besar akan membantu pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
- Kepastian investasi: Dengan sistem yang lebih terstruktur, investor akan lebih percaya untuk berinvestasi di sektor SDA.
- Peningkatan daya saing: Dengan tata kelola yang lebih baik, Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam pasar global.
Tantangan yang Dihadapi
Meskipun kebijakan ini memiliki banyak potensi positif, beberapa tantangan juga harus dihadapi, seperti:
- Kesiapan BUMN: BUMN yang ditunjuk harus memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengelola ekspor secara efisien.
- Adaptasi pelaku usaha: Pelaku usaha harus siap mengikuti aturan baru yang mungkin mengubah cara kerja mereka.
- Regulasi pendukung: Diperlukan regulasi pendukung yang jelas agar kebijakan ini dapat dijalankan dengan baik.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat dan negara.










Discussion about this post