klikkepri.com
No Result
View All Result
  • Login
SUBSCRIBE
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
    • Lokal
    • BP Batam
    • Batam
    • Anambas
    • Bintan
    • Karimun
    • Lingga
    • Natuna
    • Tanjung Pinang
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
    • Kriminal
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
    • Edukatif
    • Olahraga
    • Bisnis
    • Otomotif
    • Nasional
    • Lifestyle
    • Sepak Bola
    • Serba Serbi
    • Tech
    • Index
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
    • Lokal
    • BP Batam
    • Batam
    • Anambas
    • Bintan
    • Karimun
    • Lingga
    • Natuna
    • Tanjung Pinang
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
    • Kriminal
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
    • Edukatif
    • Olahraga
    • Bisnis
    • Otomotif
    • Nasional
    • Lifestyle
    • Sepak Bola
    • Serba Serbi
    • Tech
    • Index
No Result
View All Result
klikkepri.com
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
Home Politik

Kemungkinan Jokowi Terlibat Kasus Nadiem Sangat Kecil, Suhadi: Presiden Tidak Terlibat Teknis

Ria Fahrudin by Ria Fahrudin
21 Mei 2026 - 00:14
Reading Time: 3 mins read
0
Kemungkinan Jokowi Terlibat Kasus Nadiem Sangat Kecil, Suhadi: Presiden Tidak Terlibat Teknis

Sosok Suhadi dan Peran Tim Hukum Merah Putih dalam Kasus Nadiem Makarim

Suhadi, seorang koordinator dari Tim Hukum Merah Putih (THMP), mengungkapkan bahwa kemungkinan besar Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), tidak terlibat dalam proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Penjelasan ini disampaikannya sebagai respons terhadap opini publik yang mulai mengaitkan kasus Nadiem dengan Jokowi.

Menurut Suhadi, tudingan tersebut muncul karena proyek pengadaan Chromebook berlangsung selama masa pemerintahan Jokowi dan menggunakan anggaran negara yang berasal dari APBN. Namun, ia menegaskan bahwa peran presiden dalam proses anggaran hanya terbatas pada tahap persetujuan dan pembahasan bersama kementerian terkait, Kementerian Keuangan, serta DPR RI.

Ia menjelaskan bahwa setiap anggaran kementerian harus diajukan dalam rancangan program pemerintah, kemudian dibahas bersama DPR hingga disahkan menjadi APBN. Setelah anggaran disahkan dan dicairkan, pengelolaan teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab kementerian yang menjalankan program tersebut.

“Presiden tidak lagi masuk pada ranah teknis penggunaan anggaran di kementerian. Karena itu, tanggung jawab hukum tetap berada pada pihak yang mengelola proyek,” ujar Suhadi dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Sabtu (16/5/2026).

Suhadi juga menilai sangat kecil kemungkinan presiden terlibat dalam praktik penyimpangan proyek teknis kementerian karena mekanisme penggunaan anggaran negara memiliki sistem pengawasan dan pencatatan yang ketat. Ia menambahkan, jika ada dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan proyek, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pejabat dan pelaksana yang memiliki kewenangan langsung terhadap program tersebut.

“Setelah APBN disahkan, kementerian memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan program sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” katanya.

Polemik Tuntutan 18 Tahun Penjara untuk Nadiem Makarim

Suhadi juga menanggapi terkait pro kontra tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim di kasus ini. Menurutnya, tuntutan ini membuat masyarakat terbelah. “Tuntutan ini membuat masyarakat terbelah. Ada yang mendukung karena dianggap bagian dari penegakan hukum, tetapi ada pula yang menilai tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil,” kata Suhadi pada hari yang sama.

Menurut Suhadi, perhatian besar publik terhadap perkara tersebut menunjukkan meningkatnya kepedulian masyarakat dalam mengawasi kasus korupsi dan proses penegakan hukum di Indonesia. Ia menjelaskan, berdasarkan surat tuntutan JPU, negara disebut mengalami kerugian hingga Rp5,6 triliun dalam proyek pengadaan Chromebook dan CDM periode 2019 hingga 2022.

Meski demikian, Suhadi menyoroti adanya anggapan di masyarakat bahwa Nadiem tidak menerima atau menikmati uang hasil dugaan korupsi tersebut secara langsung. Namun dalam perspektif hukum pidana korupsi, kata dia, seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meski tidak menikmati uang hasil korupsi secara pribadi.

Suhadi merujuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memuat frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”. “Kalimat itu menunjukkan bahwa korupsi tidak harus selalu dinikmati oleh pelaku utama. Ketika ada pihak lain atau korporasi yang diuntungkan dan negara mengalami kerugian, maka pejabat yang memiliki kewenangan tetap bisa dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.

Ia menambahkan, posisi pejabat negara, termasuk menteri, bukan hanya dituntut memiliki integritas, tetapi juga kehati-hatian dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Menurut Suhadi, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberi kewenangan kepada pejabat untuk mengambil keputusan sekaligus mencegah potensi kerugian negara.

“Kalau ada indikasi penyalahgunaan oleh pihak lain atau korporasi, pejabat memiliki kewajiban untuk menghentikan, menunda, atau mencabut kebijakan yang berpotensi merugikan negara,” katanya.

Siapakah Suhadi?

Suhadi lahir di Bogor pada Juni 1960. Dia pernah menjadi calon legislatif dari Partai Nasdem. Selain dikenal sebagai Koordinator Tim Hukum Merah Putih (THMP), Suhadi juga pendiri kantor hukum C. Suhadi S.H., M.H. & Partners. Sebagai praktisi hukum, C. Suhadi sangat aktif dalam memberikan tanggapan, pandangan hukum, dan pendampingan terkait berbagai isu politik dan pemerintahan yang menjadi sorotan nasional di Indonesia.

THMP di bawah kepemimpinannya kerap memberikan pandangan kritis terkait penegakan hukum dalam kasus-kasus nasional, termasuk menyoroti aspek diskresi hukum dalam kasus impor gula, serta mengawal evaluasi jalannya pemerintahan. Sebagai praktisi hukum, Suhadi memiliki rekam jejak panjang sebagai pengacara yang menangani berbagai sengketa hukum di berbagai tingkat pengadilan.

Jaksa Tuntut Nadiem 18 Tahun Penjara

Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/5/2026), jaksa penuntut umum (JPU) meyakini Nadiem terbukti melanggar Pasal 603 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain pidana 18 tahun penjara, jaksa juga menuntut Nadiem membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila tidak dibayarkan, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 809,596 miliar dan Rp 4,871 triliun. Menurut jaksa, nilai tersebut merupakan harta kekayaan yang dinilai tidak seimbang dengan penghasilan sah terdakwa atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Jika terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama sembilan tahun.

Buy JNews
ADVERTISEMENT
ShareTweetSend
Ria Fahrudin

Ria Fahrudin

Nama Ria Fahrudin paling dikenal di ranah publik Indonesia sebagai seorang jurnalis dan penulis berita lokal yang aktif berkontribusi untuk berbagai media daring di wilayah Kepulauan Riau, khususnya kota Batam.

Related Posts

Tiga Tokoh Senior Mundur, PSI Diminta Antisipasi Potensi Kader Ikut Keluar
Politik

Tiga Tokoh Senior Mundur, PSI Diminta Antisipasi Potensi Kader Ikut Keluar

20 November 2026 - 03:51
1
Dedi Mulyadi Usulkan Sufmi Dasco untuk Posisi Wakil Presiden
Politik

Dedi Mulyadi Usulkan Sufmi Dasco untuk Posisi Wakil Presiden

20 November 2026 - 01:21
1
Megawati Pilih PDIP Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo
Politik

Megawati Pilih PDIP Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo

19 November 2026 - 22:51
2
Amien Rais Sarankan Gibran Tempuh Paket C jika Ingin Maju pada Pilpres 2029
Politik

Amien Rais Sarankan Gibran Tempuh Paket C jika Ingin Maju pada Pilpres 2029

19 November 2026 - 12:51
1
Pigai Soroti Koordinasi Kemenko, Siapkan Sanksi bagi Perusak Lingkungan
Politik

Pigai Soroti Koordinasi Kemenko, Siapkan Sanksi bagi Perusak Lingkungan

18 November 2026 - 19:22
0
Trump Soroti Kemitraan Pertahanan AS-Indonesia, Puji Prabowo di Forum ASEAN
Politik

Trump Soroti Kemitraan Pertahanan AS-Indonesia, Puji Prabowo di Forum ASEAN

18 November 2026 - 11:51
2
Next Post
Ajaib! Luka Modric Siap Bermain Meski Dinyatakan Absen Lawan Genoa

Ajaib! Luka Modric Siap Bermain Meski Dinyatakan Absen Lawan Genoa

Hasil Sprint Race MotoGP Catalunya 2026, Alex Marquez Juara Usai Bersaing Ketat dengan Pedro Acosta

Hasil Sprint Race MotoGP Catalunya 2026, Alex Marquez Juara Usai Bersaing Ketat dengan Pedro Acosta

Discussion about this post

klikkepri.com

Klik Kepri Merupakan Portal Berita yang menyajikan informasi Indeks berita terkini dan terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia

Copyright© 2026 | Klikkepri.com

  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Politik
  • Regional
  • Teknologi
  • Batam
  • Anambas
  • Bintan
  • Lingga
  • Natuna
  • Tanjung Pinang
  • Karimun
  • Disclamer
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Breaking News
  • Trending
  • Berita Utama
  • Daerah
    • Lokal
    • BP Batam
    • Batam
    • Anambas
    • Bintan
    • Karimun
    • Lingga
    • Natuna
    • Tanjung Pinang
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
    • Kriminal
  • Opini
  • Teknologi
  • Travel
  • Lainnya
    • Edukatif
    • Olahraga
    • Bisnis
    • Otomotif
    • Nasional
    • Lifestyle
    • Sepak Bola
    • Serba Serbi
    • Tech
    • Index

Copyright© 2026 | Klikkepri.com