Protes Investor China terhadap Kebijakan Pertambangan di Indonesia
Gelombang protes dari investor asal Tiongkok mulai muncul di tengah perubahan kebijakan sektor pertambangan yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keberatan ini menjadi sinyal meningkatnya kegelisahan para investor asing, khususnya pelaku industri nikel dan hilirisasi mineral, terhadap arah kebijakan pemerintah.
Pemerintahan Prabowo dalam beberapa bulan terakhir telah melakukan perubahan signifikan terkait skema penerimaan negara dan tata kelola sumber daya alam. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha yang selama ini berkontribusi pada ekspansi industri mineral Indonesia.

Kamar Dagang China di Indonesia (China Chamber of Commerce in Indonesia) memberikan protes melalui surat yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Mereka meminta perbaikan iklim investasi yang dinilai semakin menekan operasional perusahaan. Surat tersebut menjadi gambaran bahwa di balik ambisi besar hilirisasi nasional, pemerintah kini menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan kepastian usaha.
Adapun beberapa kebijakan yang menjadi sorotan antara lain:
- Kenaikan pajak dan pungutan sektor pertambangan: Investor menyoroti kenaikan royalti dan berbagai pungutan mineral yang terjadi berulang kali dalam waktu dekat.
- Kewajiban retensi DHE SDA sebesar 50%: Kebijakan ini dinilai berpotensi menekan arus kas perusahaan dan mengganggu likuiditas jangka panjang.
- Pengurangan kuota produksi bijih nikel: Pembatasan produksi telah mengganggu pasokan bahan baku industri.
- Penegakan hukum sektor kehutanan: Investor menyoroti tindakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang menjatuhkan denda hingga US$180 juta.
- Intervensi terhadap proyek strategis: Penghentian proyek dan tuduhan kerusakan lingkungan yang disebut berdampak pada penangguhan pekerjaan.
- Pengetatan pengawasan tenaga kerja asing dan visa kerja: Biaya yang meningkat, pembatasan lokasi kerja, serta syarat administratif baru menghambat mobilitas tenaga teknis dan manajemen perusahaan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China. Namun, ia telah berkomunikasi dengan Duta Besar Tiongkok terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM). Ia juga berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi investor sesuai dengan kepentingan nasional. Mengenai DHE SDA, Purbaya menyebut negara-negara yang tidak memiliki utang di Indonesia bakal dikecualikan dari kewajiban retensi devisa ekspor hasil SDA. Menurutnya, Tiongkok seharusnya tidak terdampak secara negatif oleh kebijakan tersebut.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar menilai pemerintah tampaknya mulai mempertimbangkan masukan dunia usaha di tengah tekanan industri tambang global. Indikasi tersebut terlihat dari penundaan rencana kenaikan royalti mineral maupun bea keluar yang sebelumnya sempat diwacanakan pemerintah.
Sementara itu, Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menilai, posisi investor Tiongkok sangat dominan dalam pembangunan industri hilirisasi nikel nasional. Mereka telah menjadi bagian penting dalam pengembangan ekosistem industri nikel Indonesia, khususnya pada proyek smelter berbasis teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dan High Pressure Acid Leach (HPAL).
Arif meminta pemerintah meninjau ulang berbagai kebijakan yang berpotensi menambah beban industri di tengah lemahnya kondisi pasar global. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspirasi investor dan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam.










Discussion about this post