Kebijakan Penghapusan Status Guru Honorer Mengundang Kekhawatiran
Pemerintah telah merancang kebijakan untuk menghapus istilah “guru honorer” mulai tahun 2027. Kebijakan ini langsung memicu kekhawatiran di kalangan tenaga pendidik yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Banyak dari mereka khawatir tidak lagi bisa mengajar setelah aturan tersebut diterapkan.
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengecam rencana pemerintah ini dengan meminta agar tidak ada pemecatan terhadap guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memberikan solusi yang lebih berpihak kepada para tenaga pendidik.
Menurutnya, para guru non-ASN justru layak diangkat menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. “Pemerintah hendaknya jangan memecat 200 ribu lebih guru honorer Non-ASN di sekolah negeri, melainkan angkat status mereka sebagai ASN PPPK Penuh Waktu,” kata Satriwan Salim dalam keterangan tertulis.
Jasa Besar Guru Honorer
Satriwan Salim menilai bahwa keberadaan guru honorer selama ini memiliki jasa besar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Ia menyebut bahwa guru honorer membantu mengisi kekurangan tenaga pengajar di berbagai daerah ketika distribusi guru belum merata.
Selain itu, ia juga menyoroti kebutuhan Indonesia terhadap guru ASN, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, status PNS memberikan kepastian hukum, kesejahteraan, jenjang karier, pengembangan kompetensi hingga jaminan pensiun bagi tenaga pendidik.
Masalah dengan Status PPPK
Meskipun banyak guru honorer telah beralih status menjadi PPPK, kondisi di lapangan disebut masih jauh dari harapan. Satriwan Salim mengungkapkan bahwa masih banyak guru PPPK paruh waktu yang belum menerima gaji secara layak.
“Para guru PPPK Paruh Waktu ini adalah eks honorer atau non-PNS, mereka diangkat menjadi ASN oleh Pemda, tapi hingga hari ini mereka belum menerima gaji,” ungkapnya. Ia juga menyebut nominal gaji yang diterima sebagian guru PPPK masih sangat kecil dan tidak manusiawi.
“Gajinya pun tak manusiawi, ada yang 150 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Apalagi banyak yang sudah 4 bulan terakhir tak terima gaji,” lanjut dia.
Tantangan di Berbagai Daerah
Persoalan keterlambatan gaji guru PPPK paruh waktu terjadi di sejumlah daerah seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, NTB hingga NTT. Satriwan Salim menilai tata kelola guru ASN PPPK, khususnya yang berstatus paruh waktu, belum berjalan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.
“Manajemen tata kelola guru ASN PPPK apalagi yang paruh waktu jelas-jelas melanggar asas manajemen ASN yang tekanan aspek kepastian hukum, kesejahteraan, non diskriminatif, dan berkeadilan pasal 2 UU ASN Nomor 20 Tahun 2023,” jelasnya.
Masa Depan Guru Honorer dan PPPK
Kini, nasib ratusan ribu guru honorer dan PPPK menjadi perhatian publik menjelang penerapan penghapusan status honorer pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana pemerintah akan menangani kebutuhan pendidikan di seluruh Indonesia tanpa mengorbankan hak-hak tenaga pendidik.










Discussion about this post