Kementerian Kesehatan Mengapresiasi Putusan Mahkamah Agung
Kementerian Kesehatan menyampaikan apresiasi terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa Taufik Eko Nugroho dalam perkara pidana dugaan praktik perundungan dan pemerasan terhadap mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di lingkungan pendidikan kedokteran Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, almarhumah dr. Aulia Risma Lestari.
“Kementerian Kesehatan mengapresiasi seluruh proses hukum yang berjalan dan mendukung upaya penegakan hukum demi menciptakan lingkungan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berintegritas,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Aji Muhawarman melalui siaran persnya pada Kamis (14/5/2026).
Apresiasi pada Seluruh Aparat Penegak Hukum
Aji juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang telah menangani perkara tersebut. Ia menekankan bahwa kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum telah menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum yang telah menindaklanjuti kasus ini sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Pentingnya Pengawasan Pendidikan Kedokteran

Kemenkes juga menegaskan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran untuk mencegah praktik intimidasi, perundungan, maupun penyalahgunaan kewenangan di lingkungan tenaga kesehatan.
“Kami akan terus mengevaluasi sistem pendidikan kedokteran, terutama program residensi, guna memastikan perlindungan bagi seluruh peserta didik dari segala bentuk praktik tidak terpuji,” tambah Aji.
MA Menolak Kasasi Dosen UNDIP

Diketahui bahwa MA menolak permohonan kasasi terdakwa Taufik Eko Nugroho yang diketahui merupakan dosen Fakultas Kedokteran UNDIP Semarang. Putusan tersebut tertuang dalam Petikan Putusan Nomor 359 K/Pid/2026 yang diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim pada Selasa (24/2/2026).
Dalam amar putusannya, MA menyatakan menolak permohonan kasasi terdakwa dan membebankan biaya perkara. Dengan putusan tersebut, hukuman pidana penjara selama 4 tahun sebagaimana diputus Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tetap berlaku.
Peran Kementerian Kesehatan dalam Melindungi Peserta Didik
Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan sistem pendidikan kedokteran agar tidak ada lagi praktik tidak terpuji yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas dan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan di Indonesia.
Selain itu, Kemenkes juga terus mendorong adanya solusi bersama antara berbagai pihak terkait, termasuk institusi pendidikan dan lembaga pemerintahan, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan aman bagi seluruh peserta didik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.










Discussion about this post