Pemkot Makassar Alokasikan Dana Hibah Partai Politik Sebesar Rp3,4 Miliar
Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan alokasi dana hibah partai politik (parpol) sebesar Rp3,4 miliar untuk tahun 2025. Dana ini diperuntukkan bagi 11 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Makassar berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, Amrun Mandasini, menyampaikan bahwa total alokasi bantuan keuangan parpol tahun ini mencapai Rp3.420.385.000. Ia menjelaskan bahwa besaran bantuan dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai pada Pemilu Legislatif.
Saat ini, nilai bantuan keuangan parpol di Makassar berada di angka Rp5 ribu per suara sah. Nilai tersebut mulai diberlakukan sejak 2024. Sebelumnya, bantuan keuangan partai politik hanya sebesar Rp1.800 per suara sah. Kenaikan nilai bantuan tersebut dilakukan setelah adanya permintaan dari partai politik.
Pencairan Dana Hibah Masih Tertunda
Pencairan dana hibah parpol dilakukan satu kali dalam setahun. Namun hingga Mei 2026, belum ada partai politik yang menerima pencairan bantuan tersebut. Hal itu karena pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025 sebelum proses pencairan dilanjutkan.
Amrun menjelaskan, setelah hasil pemeriksaan BPK diterima, masing-masing partai politik harus mengajukan permohonan pencairan bantuan. Ia mengaku sebelumnya telah meminta partai politik memasukkan berkas pengajuan paling lambat Juni. Namun hingga saat ini belum ada pengajuan yang masuk.
Rincian Alokasi Dana Hibah Parpol
Berikut rincian bantuan keuangan partai politik di Makassar tahun 2025:
Golkar
Jumlah suara: 97.209
Perolehan kursi: 6
Jumlah bantuan: Rp 486.045.000NasDem
Jumlah suara: 94.756
Perolehan kursi: 8
Jumlah bantuan: Rp 473.780.000Partai Amanat Nasional (PAN)
Jumlah suara: 61.150
Perolehan kursi: 3
Jumlah bantuan: Rp 305.750.000DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Jumlah suara: 56.840
Perolehan kursi: 5
Jumlah bantuan: Rp 284.200.000DPC Partai Demokrat
Jumlah suara: 50.415
Perolehan kursi: 3
Jumlah bantuan: Rp 252.075.000DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Jumlah suara: 75.758
Perolehan kursi: 6
Jumlah bantuan: Rp 378.790.000DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
Jumlah suara: 30.522
Perolehan kursi: 2
Jumlah bantuan: Rp 152.610.000DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Jumlah suara: 79.671
Perolehan kursi: 6
Jumlah bantuan: Rp 398.355.000DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Jumlah suara: 66.934
Perolehan kursi: 5
Jumlah bantuan: Rp 334.670.000DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
Jumlah suara: 21.027
Perolehan kursi: 1
Jumlah bantuan: Rp 105.135.000DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Jumlah suara: 49.795
Perolehan kursi: 5
Jumlah bantuan: Rp 248.975.000
Total jumlah bantuan: Rp 3.420.385.000
Proses Pengajuan dan Tantangan
Amrun mengungkapkan bahwa partai-partai politik diharapkan dapat segera mengajukan permohonan pencairan bantuan setelah hasil pemeriksaan BPK diterima. Meskipun sudah diberi waktu hingga Juni, sampai saat ini belum ada pengajuan yang masuk. Ia menyatakan bahwa pihaknya tetap menunggu dan berharap partai politik segera mengajukan dokumen yang dibutuhkan.










Discussion about this post