JAKARTA, KLIKKEPRI.com –.Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang dalam negeri melalui marketplace mulai 1 Oktober 2026.
Pemungutan dilakukan oleh empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang ditunjuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak pada 24 September 2026.
Keempat marketplace tersebut adalah PT Shopee International Indonesia, PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada).
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kebijakan ini bukan jenis pajak baru.
“Kebijakan ini mengatur mekanisme pemungutan atas kewajiban pajak yang sudah ada. Dengan melibatkan marketplace, kami berharap pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah, tertib, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” ujar Bimo, Kamis 1 Oktober 2026.
Berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025, marketplace yang ditunjuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet, tidak termasuk pajak.
Pedagang dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenai pemungutan, sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.
DJP mengimbau pedagang memastikan data perpajakan dan dokumen yang diperlukan telah lengkap melalui mekanisme yang disediakan masing-masing marketplace.
PPh Pasal 22 yang telah dipungut dapat dikreditkan sebagai pajak dalam tahun berjalan atau diperhitungkan sebagai pelunasan PPh Final sesuai ketentuan.
Sempat Ditunda
Sebelumnya, pemerintah memberikan masa penyesuaian hingga 31 Oktober 2026 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan kesiapan implementasi.
Namun berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan dimajukan menjadi 1 Oktober 2026 tanpa mengubah substansi PMK 37/2025.
Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut penundaan dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat.
“Sementara ditunda dua bulan dulu November, tapi nanti kita evaluasi dulu kondisi masyarakat seperti apa. Kalau memungkinkan kita jalankan, kalau belum cukup kuat kita tunda lagi,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat 15 Agustus 2026.***










Discussion about this post