JAKARTA, KLUKKEPRI.com – Pemerintah melarang pengiriman sumber daya alam (SDA) sektor energi dan mineral melalui negara perantara. Seluruh ekspor wajib dikirim langsung ke negara pembeli.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menegaskan kebijakan itu untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
“Kalau kita mau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung ke China. Jangan lagi lewat transit negara tertentu. Saya enggak mau,” tegas Bahlil di Jakarta, Senin 2 November 2026.
Bahlil tidak menyebut negara perantara yang dimaksud. Namun praktik transit tersebut selama ini diduga melibatkan Singapura sebagai hub perdagangan komoditas Indonesia.
Menurut Bahlil, pengiriman lewat negara ketiga merugikan Indonesia karena keuntungan pajak dan pencatatan neraca perdagangan justru dinikmati negara transit.
“Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan. Kita kirim langsung, tidak boleh lewat negara-negara perantara,” ujarnya.
Ia mengaku telah menginstruksikan Dirjen Migas dan Kepala SKK Migas agar pengiriman gas alam cair (LNG) ke Jepang dan Korea Selatan dilakukan secara langsung tanpa transit.
“Kalau kita mau kirim LNG ke Jepang atau Korea, langsung saja. Kenapa harus pakai negara lain?” katanya.
Selama ini, LNG dari Bontang dan Tangguh sebagian dibeli trader yang terafiliasi Shell dan Chevron yang berbasis di Singapura.
Bahlil menegaskan kebijakan tersebut merupakan harga mati untuk menjaga kedaulatan negara.
“Indonesia ini negara berdaulat. Bukan negara yang bisa diatur-atur oleh siapa pun. Kedaulatan negara itu tidak bisa ditawar-tawar,” tegasnya.
Selain itu, Bahlil memastikan pemerintah belum akan membuka keran ekspor listrik ke luar negeri, termasuk ke Singapura.
“Untuk Indonesia belum dalam waktu dekat bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Enggak ada,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan Danantara agar tidak mudah dilobi terkait kebijakan ekspor listrik. Bahlil menegaskan kewenangan perizinan ada di Kementerian ESDM.
“Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan mau dilobi-lobi. Izin itu ada di ESDM, bukan Danantara. Kedaulatan negara saya dahulukan,” pungkasnya.***










Discussion about this post