JAKARTA, KLIKKEPRI.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) usai menggelar diskusi strategis bersama sejumlah akademisi dan pakar riset di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Diskusi tingkat tinggi yang dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto beserta jajaran ilmuwan tersebut memformulasikan strategi tata kelola 33 juta hektare lahan gambut berbasis riset terapan dan kearifan lokal.
Pembentukan BPGMN dirancang untuk menyatukan basis data, perizinan, hingga peta karakteristik kawasan gambut agar efisien untuk budidaya pertanian, perikanan, maupun konservasi.
Selain itu, Presiden Prabowo menginstruksikan penguatan mitigasi kebakaran berbasis komunitas melalui Masyarakat Peduli Api (MPA), integrasi kurikulum edukasi pemeliharaan gambut di sekolah, hingga penerapan inovasi pemadaman cepat hasil kajian para ilmuwan.
Pembentukan badan nasional ini diselenggarakan guna memperkuat kebijakan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyederhanakan tata kelola perizinan terpadu, serta mengoptimalkan potensi ekonomi ekosistem gambut nasional secara berkelanjutan.
Pengintegrasian riset ilmiah dan pembentukan lembaga khusus ini diproyeksikan mampu menekan potensi karhutla secara signifikan sekaligus menyelamatkan ekosistem gambut Indonesia.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional karena berdasarkan kajian para ilmuwan, keberadaan badan tunggal ini sangat penting untuk menyatukan data, perizinan, serta peta pengelolaan. Presiden mengarahkan agar badan baru ini diperkuat oleh para saintis dengan mengedepankan pemetaan komprehensif serta kearifan lokal sebagai referensi utama. Harapan beliau, potensi lahan gambut Indonesia yang mencapai lebih dari 33 juta hektare ini dapat dioptimalkan fungsi ekonominya, namun yang jauh lebih penting adalah sistem pencegahan kebakaran dapat dilakukan jauh lebih baik dan terintegrasi.” ujar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Pemerintah akan segera merampungkan regulasi pembentukan BPGMN dan menyusun peta jalan riset terpadu.
Pendekatan pencegahan dini berbasis desa akan langsung diterapkan di seluruh wilayah rawan karhutla.(***)
Discussion about this post